Friday, 20 November 2026
Nasional

Yusril: Perlu Reformasi Definisi Korupsi di Indonesia

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa definisi korupsi di Indonesia harus direformasi agar sesuai dengan standar internasional. Ia mendukung usulan perubahan yang diajukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan...

L
Lucas Fabian
22 October 2026 85 pembaca
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendukung usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mendorong perubahan definisi korupsi. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendukung usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mendorong perubahan definisi korupsi. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi definisi korupsi di Indonesia agar sejalan dengan standar internasional. Ia memberikan dukungan terhadap inisiatif yang diusulkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mengubah definisi tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) di New York pada tahun 2006. Namun, ketentuan yang terdapat dalam konvensi itu belum diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, sehingga definisi korupsi yang digunakan saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Cuma sampai sekarang sudah 20 tahun enggak dikerjakan. Sehingga kita masih menggunakan definisi korupsi itu adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 99 itu. Dan ketika kita ada KUHP baru, KUHP baru mengatakan bahwa definisi korupsi mengacu kepada undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Jadi memang kita stagnan di situ," ungkap Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).

Ia juga menambahkan, "Dan karena itu apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu memang layak untuk kita pertimbangkan." Menurut Yusril, UNCAC menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara serta praktik penyuapan. Perubahan definisi ini akan berdampak pada ruang lingkup penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yusril menggarisbawahi bahwa beberapa tindakan lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Jadi memang betul kalau dikatakan oleh Pak Luhut bahwa undang-undang korupsi kita itu tidak mengacu kepada konvensi hukum internasional dan tidak ada negara yang punya definisi korupsi seperti kita," jelasnya.

Ia menilai bahwa reformasi dalam peraturan ini sangat penting agar pejabat pemerintah dan pengelola BUMN tidak merasa takut untuk mengambil keputusan bisnis karena khawatir akan tuduhan korupsi. "Sehingga apa yang dikatakan Pak Luhut itu ada benarnya bahwa banyak pejabat pemerintah, pejabat negara, BUMN, itu tidak berani ambil keputusan karena khawatir nanti rugi," kata Yusril.

Yusril memberikan contoh kasus mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai salah satu yang perlu dievaluasi dalam konteks pembenahan hukum terkait korupsi. "Nah, itu yang terjadi dalam kasus-kasus Ibu Karen Pertamina dan lain-lain. Yang saya kira mungkin saatnya sekarang kita berpikir untuk melakukan reformasi norma hukum materiilnya di bidang korupsi itu," tambahnya.

Walaupun mendukung reformasi, Yusril mencatat bahwa hingga saat ini belum ada rencana revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Sampai sekarang sih belum ada ini apa namanya, belum ada masuk Prolegnas kalau enggak salah ya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui usulan perubahan definisi korupsi yang diajukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyampaikan persetujuan tersebut setelah pertemuan dengan Prabowo, jajaran DEN, dan beberapa menteri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026).

"Tadi Presiden setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Ini penting agar penanganan korupsi di Indonesia berstandar internasional," kata Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa kajian DEN mengacu pada UNCAC, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Ia menekankan bahwa konvensi tersebut menempatkan penyuapan sebagai inti dari tindak pidana korupsi tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kerugian negara. "Definisi korupsi dalam UN Charter yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 20 tahun lalu berfokus pada bribery atau penyuapan," ungkapnya.

Ia menilai bahwa definisi korupsi saat ini dapat menghambat pengambilan keputusan bisnis di BUMN, terutama dalam pengelolaan investasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). "Kondisi ini memang memberatkan lembaga seperti Danantara dalam mengeksekusi bisnis, padahal setiap aktivitas bisnis pasti memiliki risiko tersendiri," tegas Luhut.

// Artikel Terkait