Dugaan adanya ketidaksesuaian antara kandungan gizi pada beras fortifikasi yang beredar di pasaran kini menjadi perhatian. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk membuka posko pengaduan agar konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan keluhan mereka secara resmi.
Pentingnya Posko Pengaduan
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menegaskan bahwa keberadaan posko pengaduan sangat penting untuk memastikan bahwa keluhan konsumen terkait produk pangan tidak hanya berhenti di ruang publik, tetapi juga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi. "Apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian antara kandungan gizi produk dengan informasi pada label, maka hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha," ungkap Rio kepada wartawan.
Dia menambahkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang mereka konsumsi. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh produk yang sesuai dengan mutu, manfaat, dan klaim yang dijanjikan oleh pelaku usaha.
Investigasi dan Tindakan Tegas
YLKI mengingatkan bahwa masalah ini dapat menjadi serius jika hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan antara kandungan gizi yang sebenarnya dengan klaim yang tertera pada kemasan. "Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas seluruh informasi, klaim, dan janji yang dicantumkan pada kemasan produk," tegasnya.
Rio juga menyatakan bahwa pelaku usaha harus mampu membuktikan bahwa kandungan gizi serta manfaat yang diklaim pada kemasan sesuai dengan kondisi produk yang dipasarkan. Oleh karena itu, YLKI meminta kementerian dan lembaga terkait tidak hanya menyediakan saluran pengaduan, tetapi juga memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen.
YLKI juga mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan ketidaksesuaian beras fortifikasi tersebut. "YLKI mendukung pemerintah untuk melakukan investigasi secara komprehensif serta menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Rio.
Dia menekankan bahwa penegakan hukum sangat penting untuk melindungi hak konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan yang beredar. YLKI juga meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produk pangan fortifikasi, baik sebelum maupun setelah produk tersebut beredar di pasar.
"Ke depan, YLKI mendorong penguatan pengawasan pra dan pasca peredaran (pre-market dan post-market surveillance) terhadap produk pangan fortifikasi, termasuk pengujian berkala terhadap kandungan gizi produk yang beredar di pasar guna memastikan kesesuaian antara klaim pada label dan kondisi produk yang sebenarnya," pungkasnya.