Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan adanya peredaran beras fortifikasi ilegal di ritel modern Jakarta yang mengklaim memiliki kandungan gizi palsu. Hasil pemeriksaan laboratorium dan administrasi menunjukkan bahwa banyak sampel beras tersebut melanggar regulasi izin edar serta standar nasional yang berlaku.
Investigasi Terhadap Penjualan Beras Fortifikasi
Kasus penjualan beras fortifikasi yang tidak sesuai ini sedang ditangani oleh Satgas Pangan untuk melindungi konsumen dari praktik curang. Menurut Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, pihaknya sedang mengejar individu atau kelompok yang diduga terlibat dalam pelanggaran ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat produk yang dijual dengan harga tinggi dan mengklaim mengandung vitamin, namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar.
Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan zat gizi tertentu untuk meningkatkan kandungan nutrisinya dibandingkan beras biasa. Amran menjelaskan, "Beras stabil (tapi) ada yang naikkan. (Itu) mafia yang naikkan harga. Ini kami sudah proses yang sekarang ini. Kami kejar. Lebih gila lagi. Ini Rp42.000/kg. Dia bilang fortifikasi, ada vitaminnya ternyata tidak ada. Ini 80-90 persen palsu yang beredar sekarang ini," saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Dampak Terhadap Konsumen dan Langkah Selanjutnya
Praktik penjualan beras fortifikasi palsu ini berpotensi merugikan masyarakat sebagai konsumen. Amran menambahkan, "Dia jual rata-rata Rp23.000/kg. Kerugiannya rakyat ditipu totalnya Rp91 triliun. (Mereka) sudah nipu, bohongi lagi rakyat. Ini yang terjadi hari ini. Sementara berproses, sudah ini di Satgas Pangan."
Bapanas sebelumnya telah menemukan ketidaksesuaian pada beberapa merek beras fortifikasi melalui pengawasan di Jakarta pada bulan April 2026. Hingga awal Agustus, Bapanas telah mengumpulkan 134 sampel dari 28 merek yang berasal dari 11 perusahaan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT). Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa 93 persen produk tidak memenuhi syarat sebagai beras fortifikasi atau beras yang diperkaya.
Selain masalah kandungan gizi, Bapanas juga menemukan bahwa harga beberapa beras fortifikasi dijual jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium. Produk yang diperiksa hanya mencantumkan dua jenis zat gizi pada label kemasan, dan Bapanas melanjutkan pemeriksaan terhadap aspek administrasi, termasuk kesesuaian antara sertifikat izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan informasi pada kemasan.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menjelaskan bahwa ada produk yang memiliki perbedaan klaim kandungan gizi antara dokumen perizinan dan label yang beredar di pasar. "Kami menemukan beberapa yang izin edarnya tidak ada. Kemudian yang klaim antara mengajukan izin edar di dalam sertifikat PSAT dengan yang di label yang di pasar, berbeda. Jadi misalnya diklaim izin edar, dia menyatakan 80 persen. Ternyata di labelnya setelah keluar hanya 30 persen. Jadi ada upaya untuk menurunkan kadar. Ini baru di tahap administrasi. Ini perlu kita uji juga," ungkapnya.
Bapanas menyatakan bahwa pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi akan terus dilanjutkan secara menyeluruh, termasuk dengan mengaitkannya dengan sertifikat izin edar PSAT. Beras fortifikasi merupakan beras yang ditambahkan kernel beras fortifikan untuk memperoleh komposisi zat gizi tertentu, dan produk tersebut harus memenuhi persyaratan jenis serta kandungan gizi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025.
Dalam standar tersebut, setiap 100 gram beras fortifikasi diwajibkan mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram, asam folat 0,25 hingga 0,38 miligram, vitamin B12 sebesar 1 hingga 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 hingga 5,25 miligram, serta seng 3 hingga 4,5 miligram.