Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Muhammad Saleh Mustafa mengungkapkan bahwa terdapat indikasi tumpang tindih dalam pemetaan lahan yang mencakup sekitar 200.000 hektare. Hal ini terjadi di tengah lonjakan penggunaan lahan pertambangan yang meningkat hingga 346 persen dari tahun 2000 hingga 2023.
Menurut Saleh, permasalahan ini muncul karena setiap instansi memiliki peta penggunaan lahan yang berbeda, termasuk sektor pertanian, mineral dan batu bara, kehutanan, serta pengairan. "Kita dari Pertanian meng-overlay kira-kira ada sekitar 200.000 hektare," ujarnya saat menghadiri Rembuk Nasional Pemuda Indonesia ke-3 di Jakarta Selatan.
Dia menekankan pentingnya integrasi data lahan antar instansi untuk menata kembali pemanfaatan lahan serta mengidentifikasi Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak produktif dan izin yang tidak diperpanjang. Lahan-lahan tersebut dapat dialihfungsikan untuk kepentingan masyarakat dan petani.
“Mungkin ada HGU-HGU yang tidak produktif, nah itu bisa kita ambil alih untuk digunakan untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk petani,” tambahnya. Sebelumnya, Saleh juga menyoroti kondisi lahan petani yang kecil dan terpisah, sehingga menyulitkan pengaturan irigasi.
Dia memberikan contoh petani di Magelang yang hanya memiliki lahan seluas 3.000 meter persegi, sementara petani lainnya mengelola lahan hingga dua hektare. “Kalau ngurus kecil-kecil ini repot. Saya kemarin ke Magelang, ‘Pak, lahannya berapa?’ ‘Wis cuma 3.000 meter.’ Waduh, 3.000 meter minta air, ya, yang sana 2 hektare minta air, tidak terpola dengan baik,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia mendorong perlunya penataan lahan yang dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan kebutuhan pertanian, masyarakat, dan kelestarian lingkungan. “Jadi satu data ya tentang tanah kita,” pungkasnya.