Menteri Investasi, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa setiap peraturan yang disahkan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta.
Pengesahan undang-undang ini merupakan respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk melindungi pekerja di Indonesia. Rosan Roeslani menyatakan bahwa UU ini seharusnya memberikan manfaat nyata bagi para pekerja.
"Setiap kebijakan itu ujungnya harus dilihat mana yang mempunyai dampak paling besar kepada rakyat Indonesia," ungkapnya saat ditemui di Hotel Raffles, Jakarta, pada Rabu (7/10/2026). Ia juga menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan asas manfaat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Puan Maharani, Ketua DPR, bersama Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad dan anggota lainnya, memimpin rapat paripurna yang mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan. "Kita lihat mana yang paling besar asas manfaatnya, yang paling besar dirasakan dan mempunyai dampak yang paling besar terhadap masyarakat Indonesia," tambahnya.
Setelah pengesahan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, langsung menemui sekelompok buruh yang melakukan aksi di luar gedung parlemen. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan DPR untuk menyelesaikan RUU ini pada Oktober 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Puan Maharani merupakan kelanjutan dari pengambilan keputusan tingkat I yang dilakukan sehari sebelumnya oleh Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi IX DPR dan pemerintah. Dalam laporannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Putih Sari, menyampaikan bahwa delapan fraksi telah menyetujui pengesahan undang-undang yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini.
UU ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek penting, termasuk hubungan kerja, tenaga kerja asing, dan sistem pengupahan. Kehadiran undang-undang ini merupakan tindak lanjut langsung dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Putusan tersebut mengamanatkan agar pembentuk undang-undang menyusun pengaturan ketenagakerjaan yang bersifat mandiri dan terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Proses penyusunan regulasi ini melibatkan partisipasi publik yang intensif, di mana DPR telah menyerap aspirasi dari serikat pekerja dan pengusaha, termasuk pertemuan khusus yang diadakan pada Kamis (24/9/2026).
Seluruh masukan tersebut dikumpulkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah, yang kemudian dibahas secara mendalam hingga mencapai kesepakatan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah menerima RUU ini karena dianggap mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak.
"Pemerintah menilai, RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan secara keseluruhan memperkuat pelindungan ketenagakerjaan, baik bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, maupun pengusaha," kata Yassierli.