Friday, 20 November 2026
Nasional

Usulan Pembentukan TGPF untuk Menyelidiki Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo

DPR mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyelidiki penggeledahan Pondok Pesantren di Sukoharjo agar masalah terungkap secara objektif.

H
Hanafi Syahputra
02 November 2026 56 pembaca
Ponpes santriwati di Sukoharjo yang digerebek polisi. (merdeka.com/arie sunaryo).
Ponpes santriwati di Sukoharjo yang digerebek polisi. (merdeka.com/arie sunaryo).

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mengajukan ide untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bersifat independen guna menyelidiki penggeledahan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah di Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Quran (RTQ) Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menekankan pentingnya keterlibatan lembaga independen agar isu ini dapat diungkap secara menyeluruh dan objektif.

Abdullah berpendapat bahwa permasalahan yang muncul akibat penggeledahan tersebut perlu diselesaikan secara tuntas untuk menghindari ketidakjelasan. "Keterangan pihak pesantren maupun kepolisian harus diuji dan dibuktikan oleh lembaga independen yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan kedua pihak," ujarnya di Jakarta.

Ia juga menyebutkan beberapa lembaga yang seharusnya dilibatkan dalam TGPF, seperti Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta para ahli di bidang hukum dan perlindungan anak. Abdullah menambahkan bahwa setiap lembaga yang terlibat harus menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Di samping itu, Abdullah meminta agar penanganan pengaduan dari pihak pesantren oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan tidak boleh hanya terbatas pada pengambilan keterangan.

Abdullah menjelaskan bahwa pemeriksaan oleh Propam diperlukan untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran disiplin atau kode etik oleh anggota kepolisian. Namun, ia menekankan bahwa proses internal tersebut harus dilengkapi dengan pemeriksaan independen dari lembaga di luar Polri agar semua permasalahan dapat ditelaah secara objektif.

"Kalau memang ditemukan kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan anggota polisi, ya harus ditindak. Begitu juga jika dalam pengembangan perkara ditemukan pihak lain yang melakukan tindak pidana, harus diproses sesuai hukum," jelasnya.

Sebelumnya, Polri menyatakan akan menyelidiki keluhan terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran dengan sikap objektif dan profesional. Laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh Propam.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan bahwa Polri mendengar kritik dan keluhan dari masyarakat serta menyampaikan empati kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk para santri. "Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Isir.

Menurut Isir, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo yang terjadi pada 12 September 2026. Dalam kasus ini, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan sedang mencari seorang lainnya berinisial I yang diduga terlibat.

Isir menambahkan bahwa Polda Jawa Tengah melibatkan personel polisi wanita (Polwan) dalam penggeledahan di lokasi yang dihuni oleh sejumlah santri perempuan, serta disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah penggeledahan selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali mereka pada hari yang sama.

// Artikel Terkait