Jakarta - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengusulkan pemberian insentif nonfiskal untuk mobil yang menggunakan teknologi hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Usulan ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan industri otomotif di Indonesia serta mendukung efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Sarmuji menjelaskan bahwa insentif yang dimaksud bisa berupa kemudahan administrasi, pembebasan dari aturan ganjil genap, serta penyediaan tempat parkir khusus. "Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dia menambahkan bahwa insentif tidak selalu harus berbentuk pengurangan pajak, tetapi bisa melalui berbagai kemudahan bagi pemilik kendaraan. Menurutnya, selama ini kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) sudah mendapatkan sejumlah insentif, termasuk pembebasan dari aturan ganjil genap, sementara kendaraan dengan teknologi hybrid dan sejenisnya belum memiliki skema insentif yang jelas.
Padahal, ketiga jenis teknologi tersebut dianggap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi konsumsi BBM, terutama yang bersubsidi, serta menekan emisi kendaraan. "Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu belum dipikirkan insentifnya. Hybrid juga belum," jelas Sarmuji.
Dia juga menyatakan bahwa kemajuan teknologi kendaraan elektrifikasi membuka peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Kehadiran kendaraan yang menggabungkan mesin pembakaran internal dengan sistem penggerak listrik dapat membuat penggunaan BBM lebih efisien tanpa sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya.
Menurut Sarmuji, teknologi ini juga memberikan keuntungan ekonomi bagi konsumen karena konsumsi bahan bakarnya lebih hemat dibandingkan dengan kendaraan konvensional. "Ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi," ungkapnya.
Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penerapan insentif tersebut, mengingat kebijakan nonfiskal seperti pengaturan lalu lintas dan fasilitas parkir melibatkan kewenangan instansi dan pemerintah daerah. "Kementerian Perindustrian pasti akan mendukung dan mengomunikasikan ini dengan stakeholder yang lain supaya industri di jenis kendaraan ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang," tegasnya.
Selain insentif nonfiskal, pemerintah juga akan mempertimbangkan pemberian insentif fiskal, termasuk keringanan pajak. Namun, Sarmuji menekankan bahwa besaran insentif tidak harus sama dengan yang diberikan kepada kendaraan listrik berbasis baterai penuh. "Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh," jelasnya.
Dari sudut pandang industri, pengembangan kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV memiliki keunggulan karena masih menggunakan beberapa komponen dari kendaraan bermesin pembakaran internal. Dengan demikian, industri komponen otomotif nasional memiliki kesempatan untuk beradaptasi secara bertahap menuju era elektrifikasi.
Sarmuji menargetkan agar pembahasan dan pengusulan insentif dapat dipercepat pada tahun ini, memanfaatkan momentum perkembangan teknologi kendaraan elektrifikasi dan dinamika harga BBM untuk memperkuat daya saing industri otomotif nasional. "Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyatakan dukungannya terhadap langkah Kemenperin dalam mendorong pengembangan kendaraan dengan teknologi elektrifikasi. Dia berharap dukungan kebijakan pemerintah dapat menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri kendaraan bermotor beserta ekosistemnya. "Kita mengikuti arahan Kementerian Perindustrian dan kita berharap bahwa itu bisa mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor," kata Putu.
Putu juga menambahkan bahwa industri otomotif nasional terus berupaya memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), termasuk untuk kendaraan listrik. Berdasarkan survei yang dilakukan GAIKINDO, sebagian besar kendaraan yang diproduksi mampu memenuhi ketentuan TKDN sebesar 60%. "Itu sudah dilakukan survei dan sudah kita laporkan kepada Kementerian Perindustrian bahwa dari kendaraan-kendaraan yang diproduksi itu sebagian besar bisa memenuhi ketentuan TKDN 60 persen," tutup Putu.