Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan dukungan terhadap pembentukan posko bersama yang melibatkan kepolisian, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para pemuda untuk mencegah terulangnya tawuran di kawasan Manggarai. Keputusan ini diambil setelah terjadinya bentrokan antara dua kelompok pemuda pada Minggu, 18 Oktober 2026.
Bentrokan tersebut dilaporkan berujung pada pembakaran warung. Pramono menyatakan, “Dan untuk itu kemarin baik dari Kepolisian, dari TNI, dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta akhirnya bersepakat bersama para pemuda yang ada untuk mendirikan posko bersama. Dan saya menyetujui untuk itu, dan mudah-mudahan ini sebagai antisipasi untuk menahan tawuran yang ada di tempat itu,” saat memberikan keterangan di Jakarta Timur pada Senin, 19 Oktober 2026.
Pramono menjelaskan bahwa tawuran tersebut dipicu oleh aksi saling provokasi antara dua kelompok pemuda yang juga membakar petasan, sehingga situasi semakin memanas. Dia menambahkan bahwa aparat kepolisian, TNI, dan Wali Kota Jakarta Timur segera turun ke lokasi untuk menangani insiden tersebut dan berkoordinasi mengenai penanganan tawuran.
“Sampai dengan tadi malam, ada enam orang yang kemudian ditangkap karena dianggap memprovokasi dan melakukan tindakan tawuran yang berlebihan,” ujarnya. Pramono juga mengakui bahwa tawuran di Manggarai masih terjadi meskipun pemerintah telah membangun fasilitas publik untuk olahraga bagi pemuda setempat.
Fasilitas tersebut dibangun setelah adanya permintaan dari warga saat kunjungan Pramono ke kawasan itu, dengan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan. “Padahal di tempat itu, sesuai dengan pada waktu kunjungan saya ke sana, mereka minta untuk dibangunkan fasilitas publik untuk olahraga, dan sudah kita lakukan itu dari CSR yang ada. Tetapi sampai hari ini tawuran itu masih ada,” ungkap Pramono.
Pembentukan posko bersama diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara aparat, pemerintah daerah, dan pemuda setempat untuk mencegah terulangnya bentrokan serupa di masa mendatang.