Friday, 20 November 2026
Finansial

Transformasi Tata Kelola Pupuk di Era Pemerintahan Prabowo untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Pemerintahan Prabowo Subianto selama dua tahun terakhir fokus pada perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui kebijakan penyederhanaan regulasi dan penur...

I
Intan Permatasari
20 October 2026 77 pembaca
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi dalam Agrifood Forum 2026 bertajuk “Swasembada Protein & Peluang Pangan Global”, Senin (19/10/2026). (Dok: Pupuk Indonesia)
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi dalam Agrifood Forum 2026 bertajuk “Swasembada Protein & Peluang Pangan Global”, Senin (19/10/2026). (Dok: Pupuk Indonesia)
suara.com Sumber: suara.com

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dua tahun terakhir menjadi waktu penting untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi di Indonesia. Melalui penyederhanaan regulasi, penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga 20 persen, serta peningkatan alokasi pupuk bersubsidi, pemerintah berusaha memperkuat produktivitas pertanian guna mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan hal ini dalam acara Agrifood Forum 2026 yang bertajuk “Swasembada Protein & Peluang Pangan Global” pada Senin, 19 Oktober 2026. Ia memberikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah yang dipimpin Prabowo Gibran dalam mendukung petani melalui kebijakan yang lebih berpihak.

“Sejak hari pertama, Presiden sudah menunjukkan komitmennya dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Fokusnya jelas, yaitu meningkatkan produksi, dan salah satu kunci utamanya adalah memastikan pupuk tersedia dengan cukup dan harganya semakin terjangkau,” ungkap Rahmad.

Ia menekankan pentingnya pupuk sebagai faktor strategis dalam meningkatkan hasil pertanian. Dengan terpenuhinya kebutuhan pupuk, para petani akan lebih mampu meningkatkan hasil panen serta memperkuat produksi pangan nasional.

“Pupuk seperti senjata yang tidak perlu ditembakkan atau diledakkan, tetapi bisa meluluhlantakkan. Sebab, pupuk berada di sektor hulu yang berkaitan langsung dengan produktivitas,” jelasnya.

Untuk mendukung peningkatan produktivitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan yang sebelumnya menghambat tata kelola tersebut.

Rahmad memberikan contoh bahwa sebelum adanya penyederhanaan, pemindahan alokasi pupuk dari desa yang memiliki surplus ke desa yang kekurangan harus melalui birokrasi yang rumit. Proses persetujuan dari tingkat kecamatan hingga kementerian seringkali memakan waktu lama, sehingga pupuk bisa tiba setelah musim panen berakhir.

“Sekarang, proses tersebut menjadi lebih sederhana sehingga pupuk bisa lebih mudah disalurkan kepada petani yang membutuhkan. Inilah bentuk pembenahan yang penting karena pupuk harus tersedia ketika petani membutuhkannya,” tambah Rahmad.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,8 juta ton untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani yang berhak menerima subsidi. Keberpihakan pemerintah juga tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang memungkinkan Pupuk Indonesia untuk beroperasi dengan lebih efisien.

Hasil dari efisiensi ini kemudian dikembalikan kepada petani dalam bentuk penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Rahmad menilai langkah ini sebagai tonggak sejarah bagi petani Indonesia.

“Sepanjang yang saya tahu, keluarga besar saya adalah petani, dan seumur hidup saya tahu, harga pupuk tidak pernah turun. Baru kali ini saya melihat harga pupuk turun, sehingga keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani sangat luar biasa,” katanya.

Menurut Rahmad, pupuk bersubsidi tidak hanya sekadar sarana produksi, tetapi juga merupakan bentuk dukungan negara kepada petani yang membutuhkan. Oleh karena itu, penyalurannya harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan penerima subsidi.

Untuk memastikan hal tersebut, Pupuk Indonesia terus memperkuat pengawasan distribusi melalui sistem digital yang terintegrasi. Dengan adanya command center, perusahaan dapat memantau perjalanan pupuk mulai dari pengangkutan hingga penebusan oleh petani.

Pemantauan ini didukung oleh teknologi GPS, CCTV, dokumentasi video, dan pencatatan penebusan yang dilengkapi foto penerima secara real-time. Dengan sistem ini, pergerakan pupuk dapat ditelusuri sehingga potensi penyimpangan dalam distribusi dapat terdeteksi lebih cepat.

“Kalau ada distributor atau kios yang nakal, kami bisa segera mengambil tindakan. Sistem digital ini membantu kami mengawasi distribusi secara transparan dan memastikan pupuk sampai kepada petani yang berhak,” tegas Rahmad.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tata kelola pupuk bersubsidi sangat bergantung pada regulasi yang baik, pelaksanaan yang konsisten, serta data penerima yang terus diperbarui. Pupuk Indonesia berkomitmen untuk menjalankan perannya agar kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi petani.

Rahmad optimis bahwa perbaikan tata kelola pupuk akan terus mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Dengan dukungan pemerintah, ketersediaan pupuk yang memadai, dan distribusi yang tepat sasaran, diharapkan swasembada pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

“Kita sudah melihat bukti nyata bahwa swasembada pangan tercapai. Dengan komitmen pemerintah dan kerja sama seluruh pihak, insya Allah swasembada ini akan berkelanjutan,” tutup Rahmad.

// Artikel Terkait