Kasus korupsi yang terungkap di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan kepemimpinan baru, BGN berupaya melakukan pembenahan melalui serangkaian langkah strategis.
Langkah-Langkah Pembenahan Program
Rencana perbaikan yang disusun mencakup penataan ulang penerima manfaat, perbaikan fasilitas dapur, serta pengembangan skema distribusi yang lebih baik untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN juga berencana melibatkan mahasiswa dalam pengawasan program MBG untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya.
Proses penataan akan dimulai dengan evaluasi terhadap ribuan titik layanan, perhitungan ulang kebutuhan anggaran, dan perbaikan tata kelola dapur MBG agar program yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Refocusing Penerima Manfaat
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa akan dilakukan refocusing penerima manfaat program MBG. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menghentikan pemberian MBG di sekolah-sekolah yang sudah memiliki akses gizi yang memadai. "Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik," ungkap Nanik setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta.
BGN akan memprioritaskan anak-anak dan kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, serta menghitung ulang jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai 63 juta. Nanik menekankan perlunya memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang benar-benar memerlukan bantuan.
Efisiensi Anggaran dan Evaluasi Dapur
BGN juga berkomitmen untuk efisiensi anggaran guna menghindari beban pada keuangan negara, tanpa mengorbankan kualitas gizi yang diterima oleh penerima manfaat. Salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dan mengevaluasi 27.877 dapur MBG yang sudah ada.
Nanik menjelaskan, "Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru." Dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga BGN akan mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap provinsi.
Pendanaan Alternatif untuk Wilayah 3T
Dalam upaya menjangkau daerah-daerah terpencil, BGN sedang menyiapkan skema baru pelaksanaan program MBG, termasuk memanfaatkan sumber pendanaan non-APBN. Nanik mengungkapkan bahwa dukungan dana tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan BUMN juga akan dipertimbangkan. "Untuk 3T, ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN," katanya.
Selain itu, BGN juga membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan dapur MBG di wilayah yang belum terjangkau. Nanik menambahkan, "Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN."
Pelibatan Mahasiswa dalam Pengawasan
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan. Dudung menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG akan dilakukan untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan makanan yang bergizi dan layak.
Pemerintah menetapkan tiga pilar dalam penataan ulang MBG ke depan, yaitu standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah dengan kerentanan gizi tinggi serta wilayah 3T.
