Friday, 20 November 2026
Nasional

Transformasi Program Makan Bergizi Gratis di BGN di Bawah Kepemimpinan Sudaryono

Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk memperbaiki program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 100 hari masa jabatannya.

I
Intan Permatasari
29 October 2026 77 pembaca
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (KLY/ Arie Basuki)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (KLY/ Arie Basuki)

Selama 100 hari memimpin Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut mencakup penguatan pengawasan dapur, pemberian sanksi kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pengembangan model penyajian makanan dan edukasi gizi di sekolah.

Sudaryono dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada Rabu, 22 Juli 2026, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026. Sejak awal menjabat, ia berkomitmen untuk menjalankan program MBG dengan cara yang transparan dan akuntabel.

Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi penting agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sudaryono menyadari bahwa masih ada berbagai masalah yang perlu diperbaiki, termasuk pelanggaran dan lemahnya transparansi dalam pengelolaan program. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk melakukan perbaikan bersama seluruh jajaran BGN dan kabinet.

“Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau masih ada yang manual, bagaimana caranya supaya tidak lagi manual atau bisa dilakukan secara digital sehingga ada rekam jejaknya. Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang,” ujarnya.

Peningkatan Pengawasan Dapur MBG

Salah satu langkah yang diambil Sudaryono adalah memperketat pengawasan operasional dapur MBG. Ia menerapkan aturan yang mewajibkan kepala SPPG hadir di dapur mulai pukul 02.00 WIB.

Menurutnya, kepala SPPG harus berada di dapur pada jam-jam krusial untuk memastikan bahwa seluruh standar operasional prosedur (SOP) program MBG dijalankan dengan baik. Beberapa kasus keracunan makanan pada penerima manfaat terjadi karena ketidakdisiplinan SPPG dalam menerapkan SOP.

“Dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya tidak berada di tempat. Dia kan pemimpin di dapur itu, harus memastikan SOP dijalankan,” tambah Sudaryono. Untuk meningkatkan disiplin, BGN juga menerbitkan surat edaran yang mengatur jam kerja kepala SPPG yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Mereka diwajibkan untuk berada di dapur dari pukul 02.00 hingga 08.00 WIB, serta menambah dua jam kerja saat penerimaan bahan baku pada sore hari. Kepala SPPG juga harus memastikan bahwa semua tahapan pengolahan makanan sesuai dengan SOP, mulai dari penyimpanan bahan baku hingga proses memasak dan pemorsian.

Mereka diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan saat memantau proses memasak dan pemorsian serta mengenakan penutup kepala untuk menjaga kebersihan makanan. BGN juga menerapkan sanksi bagi kepala SPPG yang tidak menjalankan kewajibannya.

Kepala SPPG yang tidak hadir di dapur selama 10 hari berturut-turut tanpa keterangan dapat diberhentikan dengan tidak hormat. “Kalau Anda misalnya jadi guru di sekolah dengan status PPPK, harus hadir di setiap kegiatan belajar mengajar (KBM). Kalau Anda tidak hadir di jam belajar mengajar selama 10 hari berturut-turut, di kantor Anda, maka tanpa adanya keterangan, itu ancamannya pemberhentian dengan tidak hormat,” jelasnya.

Peningkatan Pengawasan Melalui Teknologi

Selain mengatur jam kerja, BGN juga memperkuat pengawasan pada jam-jam krusial operasional SPPG melalui pertemuan virtual yang melibatkan jajaran BGN hingga koordinator di tingkat kecamatan. Sudaryono menekankan bahwa peserta rapat virtual tidak diperbolehkan menggunakan latar belakang virtual untuk menutupi lokasi mereka.

“Tidak boleh ada background, jadi ketahuan ada di dapur atau di kamar. Yang tidak hadir kami beri teguran,” ujarnya. Pengawasan juga dilakukan melalui integrasi kamera pengawas atau CCTV dari setiap dapur MBG, yang kini dapat dipantau dari pusat.

BGN memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu memantau penerapan SOP di dapur. “Kita kasih Artificial Intelligence (AI) sehingga kita bisa memonitor SOP: SOP pengelolaan, SOP persiapan, SOP cuci ompreng, SOP macam-macam,” imbuhnya.

Tindakan Tegas Terhadap Pelanggaran

BGN juga mengambil tindakan tegas terhadap kepala SPPG yang dinilai melakukan pelanggaran. Sebanyak 137 kepala SPPG dicopot dari jabatannya setelah evaluasi terhadap berbagai masalah, mulai dari kasus keracunan hingga masalah tata kelola dan kedisiplinan.

Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah kepala SPPG yang dicopot terbanyak, yakni 49 orang, diikuti oleh Lampung sebanyak 26 orang, Jawa Timur 11 orang, Sumatera Utara 10 orang, Banten 10 orang, dan Jawa Tengah lima orang.

Sudaryono menegaskan bahwa BGN tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan pangan maupun penyalahgunaan anggaran. “Kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengi-pengi, ngentit uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance,” tegasnya.

Inovasi dalam Penyajian Makanan dan Edukasi Gizi

Dalam hal pelayanan, BGN sedang menguji coba model penyajian MBG dengan sistem prasmanan di sejumlah sekolah. Uji coba ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyajian makanan agar lebih hangat dan segar saat dikonsumsi siswa.

Sudaryono menjelaskan bahwa model yang disebut central kitchen atau dapur terpusat tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba di sebagian SPPG. Konsep ini mengacu pada sistem penyediaan makanan sekolah di Jepang, di mana jeda waktu antara proses memasak dan waktu makan diharapkan dapat dipersingkat untuk menjaga kualitas makanan.

Selain mengembangkan metode penyajian, Sudaryono juga mendorong agar edukasi gizi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan melalui program MBG. Materi edukasi gizi dapat mencakup pemenuhan kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, mineral, sayur, dan buah.

“Diajarkan kenapa orang harus makan karbo, apa pentingnya karbohidrat, kenapa orang harus makan sayur, apa pentingnya buah, vitamin, mineral, kenapa mesti protein. Satu orang itu makan protein harus berapa dalam speknya, itu harus diajarkan,” paparnya.

Menurut Sudaryono, saat ini belum ada lembaga atau sarana khusus yang memberikan informasi mengenai gizi kepada anak-anak. “Karena tidak ada lembaga, wahana bagi anak-anak kita mendapatkan informasi ini,” tuturnya.

Larangan Penggunaan Bahan Pangan Bersubsidi

Sudaryono juga menegaskan larangan penggunaan bahan pangan dan barang bersubsidi oleh seluruh dapur penyelenggara MBG. Dapur yang melanggar ketentuan tersebut terancam ditutup secara permanen.

Larangan ini mencakup penggunaan gas elpiji 3 kilogram, MinyaKita, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh,” kata Sudaryono.

BGN juga menginstruksikan dapur MBG untuk membeli bahan pangan sesuai dengan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP). Kebijakan ini bertujuan agar pelaksanaan program tidak memanfaatkan penurunan harga komoditas yang merugikan petani maupun peternak.

Sudaryono memberikan contoh mengenai harga telur yang turun jauh di bawah harga acuan. “Tidak boleh memakai barang subsidi. Termasuk misalnya kemarin harga telur turun. Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, kemudian jatuh sampai Rp 12.000-Rp 15.000,” tegas mantan Wakil Menteri Pertanian itu.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Di luar pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, BGN juga berupaya agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Program ini diharapkan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, serta pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan pangan.

“Jadi ini intinya gini, saya tidak kemudian ingin berkomentar lebih jauh, tapi intinya adalah semua pihak bagaimana caranya barang ini bisa terlaksana dengan baik. Ya sasaran yang jelas. Sasarannya itu anak-anak cukup gizi, aman,” jelas Sudaryono.

“Jadi aman dan cukup gizi, dan kemudian berdampak pada ekonomi di lokal. Tapi dengan memberdayakan UMKM, memberdayakan petani, peternak, dan lain-lain,” lanjutnya.

Sudaryono juga menekankan pentingnya kualitas bahan baku untuk menjaga keamanan pangan dan meminimalkan risiko kontaminasi maupun keracunan. Ia menyatakan bahwa persoalan keamanan makanan tidak hanya berkaitan dengan cara pengolahan, tetapi juga kualitas bahan baku yang digunakan.

“Dengan satu syarat: semua bahannya itu harus juga benar. Ya kan masalah standar keamanannya juga harus benar, karena kan ya kita belajarlah dari faktor keracunan dan lain-lain itu kan karena memang selain cara ngolahnya, kan ada juga dari bahan bakunya yang barangkali itu tadi, tidak terstandar atau mungkin bahan bakunya kualitasnya enggak bagus,” tutupnya.

// Artikel Terkait