Potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan akan meningkat seiring dengan fenomena El Nino yang dikenal sebagai Godzilla. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, serta aparat kepolisian dan militer, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Jika mereka gagal dalam menangani masalah ini, jabatan mereka akan dipertaruhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago setelah Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menerapkan evaluasi yang ketat terhadap kinerja para aparat dan pimpinan daerah dalam mengatasi karhutla. "Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan,” ujarnya di kantor Kementerian Kehutanan pada hari Kamis, 18 Juni 2026.
Kesiapan Menghadapi El Nino
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa fenomena El Nino akan mulai terjadi pada minggu ketiga bulan ini. Dengan waktu yang semakin mendekat, semua pihak diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerja lebih keras untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. "Ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” tambah Djamari.
Perkembangan Positif dalam Pengendalian Karhutla
Meskipun tantangan besar menghadang, Djamari mengungkapkan bahwa upaya pengendalian karhutla dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tanda-tanda positif. Ia menyatakan bahwa pencapaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama yang solid. "Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi. Pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini,” ungkapnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.
