Friday, 20 November 2026
Finansial

Tantangan Anggaran Pencegahan Karhutla di Indonesia

Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyiapkan anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang seringkali baru tersedia saat bencana sudah terjadi. Pakar menilai mekanisme penganggaran yang ada...

D
Doni Setiawan
05 September 2026 94 pembaca
Pakar keuangan lingkungan dan manajemen risiko, Dr. Drs. Azrin Rasuwin (pegang mic) menyoroti mekanisme penganggaran pemerintah yang dinilai belum cukup fleksibel untuk menghadapi karhutla. Foto Agustin Dwi Anggraini-Suara.com
Pakar keuangan lingkungan dan manajemen risiko, Dr. Drs. Azrin Rasuwin (pegang mic) menyoroti mekanisme penganggaran pemerintah yang dinilai belum cukup fleksibel untuk menghadapi karhutla. Foto Agustin Dwi Anggraini-Suara.com
suara.com Sumber: suara.com

Masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian pemerintah, yang dihadapkan pada tantangan klasik: meskipun bencana ini dapat diprediksi, anggaran untuk pencegahannya sulit disiapkan jauh-jauh hari. Dr. Drs. Azrin Rasuwin, seorang pakar keuangan lingkungan dan manajemen risiko, menekankan bahwa mekanisme penganggaran yang ada saat ini belum memadai untuk menghadapi risiko karhutla.

Kesulitan dalam Penganggaran

Azrin menjelaskan bahwa kondisi ini berpotensi menyebabkan pemerintah mengeluarkan lebih banyak dana setelah bencana terjadi, dibandingkan jika dana tersebut dialokasikan untuk pencegahan sebelumnya. Ia menyoroti bahwa karakteristik karhutla berbeda dengan bencana alam lainnya, karena perkembangannya dapat dipantau dan diprediksi secara bertahap, memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi sebelum situasi memburuk. Namun, tantangan muncul ketika kebutuhan ini harus diterjemahkan ke dalam anggaran negara.

“Kalau dari aspek keuangan negara, itu tidak memungkinkan kita menyiapkan penganggaran reguler,” ungkap Azrin dalam sebuah diskusi publik yang diadakan di Gedung IASTH, Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba.

Fragmentasi Pendanaan

Selama ini, pendanaan untuk pencegahan karhutla masih bergantung pada anggaran reguler yang dialokasikan kepada masing-masing kementerian dan lembaga. Namun, skema ini membuat penanganan risiko menjadi terfragmentasi sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, padahal karhutla tidak mengenal batas kewenangan kementerian.

“Untuk pencegahan itu menggunakan dana reguler atau APBN-nya masing-masing kementerian dan lembaga. Yang sekarang banyak digunakan itu adalah dana siap pakai yang digunakan ketika darurat bencana,” jelasnya. Ironisnya, dana yang lebih mudah diakses justru baru tersedia saat situasi sudah berada dalam fase darurat.

Kebutuhan untuk pencegahan karhutla sebenarnya sudah ada jauh sebelum api mulai membesar. Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah, seperti pemantauan titik rawan, pengendalian risiko, serta kesiapan personel dan peralatan, hingga penanganan lahan yang berpotensi terbakar. Namun, dengan mekanisme anggaran yang ada, ruang untuk menyiapkan pembiayaan secara terintegrasi sebelum bencana terjadi menjadi sangat terbatas.

Azrin juga menekankan bahwa masalah ini bukan hanya terkait dengan besaran anggaran, tetapi juga bagaimana pengelolaan dana negara dilakukan secara lintas sektor. Karhutla terjadi dalam satu landscape risiko yang melibatkan banyak aktor, namun masing-masing kementerian dan lembaga cenderung bergerak berdasarkan kepentingan mereka sendiri.

“Karena aktor-aktor ini lebih kepada kepentingan kementeriannya masing-masing. Dia tidak peduli dengan kementerian yang lain,” tuturnya. Hal ini menyebabkan penanganan karhutla menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, ancaman kebakaran dapat diprediksi lebih awal, sementara di sisi lain, sistem pendanaan pemerintah belum cukup adaptif untuk mengubah prediksi risiko tersebut menjadi belanja pencegahan yang cepat dan terintegrasi.

Azrin menyimpulkan bahwa kelembagaan dan pendanaan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dalam memperkuat mitigasi karhutla. “Inilah yang jadi problem buat kita. Jadi dari sisi kelembagaan dan pendanaan, hal-hal inilah yang menjadi tantangan ketika terjadi suatu bencana kebakaran hutan dan lahan,” pungkasnya.

// Artikel Terkait