PT Djarum memberikan tanggapan mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di kantor mereka yang terletak di Kudus, Jawa Tengah, pada Rabu (28/10/2026). Melalui Senior Manager Corporate Communication Group, Budi Darmawan, perusahaan menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Budi menyatakan bahwa PT Djarum siap untuk bersikap kooperatif dalam membantu penyelidikan terkait dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut. "Kami menghormati dan mematuhi proses hukum," ujarnya.
Hingga saat ini, Budi mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dugaan korupsi yang menjadi dasar penggeledahan KPK. Mereka menunggu penjelasan dari KPK terkait kasus yang diduga berkaitan dengan Bea Cukai Kudus.
"Kami belum mengetahui materi perkara nya. Ini kewenangan KPK," tambah Budi.
Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di dua lokasi di Kudus, yaitu Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum. "Dalam pengembangan penyidikan ini, Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus," jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Dia juga menambahkan bahwa tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT Djarum. Budi menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terkait dugaan suap dalam importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
"KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai, dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026," ungkapnya.