Friday, 20 November 2026
Finansial

Suahasil Menginstruksikan Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian-Lembaga 30% di Akhir Tahun 2026

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengeluarkan instruksi untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga sebesar 30 persen menjelang akhir tahun anggaran 2026. Kebijakan ini bertujua...

S
Salsabila Nur Azzahra
11 October 2026 86 pembaca
Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026). [Dok. Kemenkeu]
Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026). [Dok. Kemenkeu]
suara.com Sumber: suara.com

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengeluarkan surat resmi pada tanggal 8 Oktober 2026 yang mengharuskan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas yang belum terealisasi sebesar 30 persen. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengoptimalkan hasil pembangunan sambil tetap menjaga kualitas pelayanan publik di Jakarta.

Dalam surat yang bernomor S-708/MK.03/2026, Suahasil meminta kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan anggaran perjalanan dinas pada triwulan IV Tahun Anggaran 2026. Penghematan ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan belanja yang telah diterapkan sepanjang tahun 2026.

Sudarto, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan belanja agar lebih fokus pada pencapaian hasil yang telah direncanakan. "Jadi bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal terlebih ketika kita memasuki triwulan IV,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan.

Sudarto juga menekankan pentingnya pencapaian target prioritas pembangunan dan memastikan bahwa penghematan belanja tidak mengganggu pelayanan publik. "Fokusnya adalah kita mengajak seluruh kementerian lembaga untuk semakin fokus untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan,” tambahnya.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Dalam surat itu, Suahasil meminta kementerian dan lembaga untuk mengurangi pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebesar 30 persen dari pagu yang belum direalisasikan.

Penghematan tersebut harus dilakukan melalui optimalisasi pertemuan daring, pembatasan perjalanan yang tidak mendesak, serta efisiensi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas. Pagu perjalanan dinas yang dihemat harus dicatat sebagai blokir dalam Halaman IV DIPA dengan menggunakan kode 9 (automatic adjustment).

Artinya, anggaran yang dipangkas adalah yang belum diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga tanggal 8 Oktober 2026. Selain itu, kementerian dan lembaga juga diminta untuk tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan program prioritas.

Usulan revisi anggaran terkait langkah ini harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 16 Oktober 2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 dan perubahannya. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari penajaman belanja kementerian dan lembaga yang sebelumnya telah disampaikan dalam surat-surat sebelumnya.

Suahasil menegaskan bahwa APBN perlu dioptimalkan menjelang akhir tahun anggaran dan disiplin anggaran harus tetap terjaga. Surat tersebut juga menekankan pentingnya kualitas belanja dan fokus pada output prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Dalam implementasinya, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dijunjung tinggi, tanpa mengganggu pelayanan publik. Selain perjalanan dinas, surat tersebut juga meminta kementerian dan lembaga untuk menunda belanja pendukung aparatur yang belum dikontrakkan, seperti pengadaan kendaraan baru, pembangunan rumah dinas, dan renovasi gedung.

Surat tersebut juga menetapkan batas akhir untuk usulan revisi anggaran reguler pada tanggal 23 Oktober 2026.

// Artikel Terkait