Kementerian Agama mengemukakan tiga strategi untuk memperkuat zakat produktif, yang meliputi peningkatan kualitas program pemberdayaan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi data dan transformasi digital. Ketiga strategi ini diharapkan dapat membantu mustahik mencapai kemandirian dan memperkuat dampak zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Dia menjelaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial, menciptakan keadilan ekonomi, dan memberdayakan umat.
Rokhmad menekankan pentingnya pendayagunaan zakat yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga membantu mustahik dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dia menambahkan bahwa meskipun bantuan langsung tetap diperlukan, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan, zakat juga harus mendorong penerima manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas kesempatan ekonomi.
“Keberhasilan zakat tidak hanya terletak pada bantuan yang sampai kepada mustahik, tetapi juga pada perubahan yang memungkinkan mereka bangkit, berkembang, dan mandiri,” ujarnya. Dia juga menekankan bahwa upaya ini perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, program yang tepat sasaran, serta sistem pengukuran dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Strategi pertama adalah meningkatkan kualitas program pemberdayaan. Penyaluran zakat produktif harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap penerima manfaat. Bantuan modal perlu disertai dengan pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, akses pasar, dan penguatan jejaring ekonomi agar usaha mustahik dapat berkembang.
Pendampingan yang berkelanjutan juga diperlukan agar mustahik mampu mengelola usaha secara mandiri, meningkatkan pendapatan, dan menghadapi tantangan ekonomi. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga memperkuat kapasitas penerima manfaat.
Strategi kedua adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga keuangan syariah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kolaborasi dapat terwujud melalui dukungan pembiayaan, perluasan akses pasar, pengembangan rantai pasok, dan pendampingan usaha.
Sinergi ini diharapkan dapat membuat program zakat produktif saling melengkapi dan membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi yang lebih kuat serta berkelanjutan. Strategi ketiga adalah mengoptimalkan data dan transformasi digital, di mana ketepatan sasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan pendayagunaan zakat.
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselaraskan dengan sistem informasi pengelolaan zakat diharapkan dapat membantu mengidentifikasi penerima manfaat, mengurangi potensi duplikasi bantuan, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi program. Selain itu, transformasi digital diperlukan untuk memperluas penghimpunan zakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan zakat.
Abu Rokhmad menegaskan bahwa pendayagunaan zakat harus melampaui sekadar pemberian bantuan dan lebih fokus pada aspek pemberdayaan. “Maka penting bagi kita untuk mendorong empowering beyond charity sedemikian rupa, sehingga para penerima manfaat, para mustahik, mendapatkan sentuhan ilahiah,” ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa keberhasilan zakat produktif harus diukur melalui perubahan nyata yang dialami oleh mustahik, seperti perkembangan pendapatan, keberlangsungan usaha, akses terhadap pasar dan pembiayaan, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri. Dengan pengukuran tersebut, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Arah penguatan zakat produktif ini sejalan dengan arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mendorong pengelolaan dana umat secara lebih terintegrasi untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sinergi antara Kementerian Agama dengan organisasi kemasyarakatan dan pemangku kepentingan lainnya, serta optimalisasi instrumen filantropi Islam, juga menjadi bagian penting dalam memperluas manfaat dana umat.
Melalui ISEF 2026, pengelola zakat diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas program pemberdayaan, memperkuat pendampingan mustahik, dan mengembangkan sistem pengukuran dampak. Penguatan program, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendorong zakat berperan lebih optimal dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
“Semangat tersebut sejalan dengan Empowering Beyond Charity, yaitu memperluas peran zakat dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan program, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi, zakat produktif diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat,” katanya.