Friday, 20 November 2026
Tekno

Skema Komisi Ojol untuk Pengantaran Makanan dan Barang Ditegaskan Wamenkomdigi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan skema tarif komisi untuk ojek online yang mengantar makanan dan barang, dengan penekanan pada fleksibilitas yang diperlukan dalam peneta...

S
Salsabila Nur Azzahra
20 August 2026 96 pembaca
Wamenkomdigi Nezar Patria menjelaskan skema komisi ojol untuk pengantaran barang dan makanan. (Foto: CNN Indonesia/Tunggul)
Wamenkomdigi Nezar Patria menjelaskan skema komisi ojol untuk pengantaran barang dan makanan. (Foto: CNN Indonesia/Tunggul)

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria memberikan penjelasan mengenai skema tarif komisi untuk ojek online (ojol) yang berfungsi mengantarkan makanan dan barang. Dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu (19/8), Nezar menyebutkan bahwa skema komisi yang berlaku untuk pengantaran orang adalah 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen untuk platform. Namun, ia menegaskan bahwa ada fleksibilitas dalam skema komisi untuk pengantaran barang dan makanan.

Penentuan Skema Tarif yang Fleksibel

Nezar tidak merinci angka komisi yang akan ditetapkan untuk pengantaran barang dan makanan. Ia menjelaskan bahwa penentuan skema tarif dan komisi tersebut harus mempertimbangkan proses bisnis serta algoritma yang digunakan oleh platform, terutama yang berkaitan dengan pengantaran barang. Menurutnya, pengantaran barang melibatkan berbagai komponen, termasuk penanganan barang, ukuran barang, dan kemasan.

“Risiko seperti keterlambatan, cuaca buruk, dan faktor lainnya juga harus diperhitungkan,” tambah Nezar. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya perlu mempelajari bagaimana platform mengenakan biaya layanan kepada pelanggan.

Harapan untuk Skema yang Adil

Hasil dari berbagai perhitungan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan skema yang adil bagi semua pihak, baik pengemudi maupun platform. “Sehingga pengemudi mendapatkan haknya dengan cukup fair dan juga platform bisa mendapatkan margin yang pantas, sehingga mereka juga bisa sustain,” ungkap Nezar.

Pemerintah berencana untuk mengatur tarif layanan transportasi online, termasuk tarif ojek online untuk penumpang serta kurir pengantaran barang dan makanan. Aturan ini akan berbentuk peraturan presiden (perpres) yang ditargetkan untuk terbit paling lambat awal September 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengatur tarif untuk pengantaran barang dan makanan, sementara tarif angkutan orang akan diatur oleh Kementerian Perhubungan. Pelaku transportasi online akan berada di bawah naungan Kementerian UMKM.

// Artikel Terkait