Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, akan menjalani sidang perdana terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). Sidang ini akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada hari Kamis, 29 Oktober 2026.
Agenda sidang pertama ini adalah pembacaan dakwaan, di mana Silmy Karim akan dihadapkan dengan tujuh terdakwa lainnya yang terdaftar dalam lima berkas perkara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pada hari ini, pihaknya akan membacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap Silmy Karim dan para terdakwa lainnya.
Budi menjelaskan bahwa dalam surat dakwaan yang akan dibacakan, JPU siap untuk menguraikan secara menyeluruh konstruksi perkara, termasuk rangkaian peristiwa, dugaan perbuatan melawan hukum, serta peran masing-masing terdakwa. "Seluruh uraian tersebut akan menjadi dasar bagi proses pembuktian lebih lanjut di persidangan, dengan mengacu pada alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan Majelis Hakim," ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa KPK menangani kasus ini dengan profesionalisme, ketelitian, dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Proses persidangan menjadi ruang untuk menguji dakwaan sekaligus mengungkap fakta hukum secara terang benderang, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati independensi Majelis Hakim," tambahnya.
Budi mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya persidangan dan mengikuti setiap perkembangannya dengan proporsional. Ia menekankan bahwa dukungan dan pengawasan publik adalah hal penting dalam menjaga akuntabilitas penegakan hukum, "Sekaligus memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan konsisten demi kepentingan masyarakat," pungkasnya.
Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 2-3 Juni 2026, di mana Silmy Karim menyerahkan diri kepada KPK. Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kini dikenal sebagai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Selain Silmy Karim, yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada periode 2023-2024, KPK juga menetapkan Saffar Muhammad Godam, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025, sebagai tersangka. Enam tersangka lainnya adalah Jaya Saputra, Ronald Arman Abdullah, Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Benardiansyah.
Dalam persidangan, perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi ini dimuat dalam lima berkas untuk delapan terdakwa. Silmy Karim terdaftar dengan Nomor Perkara: 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Sementara itu, berkas lainnya mencakup Ronald Arman Abdullah, Jaya Saputra, dan Saffar M. Godam dengan nomor perkara masing-masing 84, 83, dan 82.
Satu berkas lainnya didaftarkan di Pengadilan Tipikor dengan Nomor Perkara: 85/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst untuk empat terdakwa, yaitu Tessar Bayu Setyaji, Bagus Bramantyo, Gusti Benardiansyah, dan Juniadi Sri Priambudi.