Selandia Baru berencana untuk mengikuti langkah yang diambil oleh Australia, Indonesia, dan beberapa negara lain dalam membatasi akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, menyatakan bahwa partainya akan mengajukan rancangan undang-undang ke parlemen yang bertujuan melarang anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan platform media sosial.
Rancangan undang-undang tersebut juga mencakup ketentuan mengenai denda yang dapat dikenakan hingga 10 persen dari pendapatan global platform jika mereka tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Platform media sosial diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dalam memverifikasi usia pengguna mereka. Metode yang dapat digunakan termasuk memanfaatkan informasi akun yang sudah ada, teknologi pengenalan wajah, serta dokumen identitas digital.
Dampak Negatif Media Sosial bagi Anak
"Kita tidak bisa begitu saja menerima dampak buruk yang dialami satu generasi anak-anak Selandia Baru," ungkap Luxon dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa media sosial dapat mengekspos anak-anak pada konten berbahaya, teknologi yang membuat ketagihan, serta tekanan yang belum siap mereka hadapi. Luxon juga menyoroti bahwa kondisi tersebut dapat mempengaruhi kehidupan keluarga, kesehatan mental, kualitas tidur, serta pendidikan anak-anak.
Namun, masih belum jelas apakah rancangan undang-undang ini akan mendapatkan dukungan yang cukup untuk disahkan. Salah satu mitra koalisi Luxon, New Zealand First, menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung rancangan aturan ini. Pemimpin New Zealand First sekaligus Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, mengungkapkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan tersebut.
Kekhawatiran Terhadap Kebijakan Baru
Peters melalui unggahan di media sosial menyatakan, "Kami memiliki kekhawatiran terhadap usulan undang-undang ini dan arah serta jalur berbahaya yang pada akhirnya akan dibawa aturan seperti ini bagi negara kami." Ia juga menyebutkan bahwa aturan serupa yang diterapkan di Australia merupakan "kegagalan besar" dan berpendapat bahwa tanggung jawab untuk menjauhkan anak dari media sosial seharusnya berada di tangan orang tua.
Australia menjadi negara pertama di dunia yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial pada bulan Desember lalu. Aturan tersebut mencakup berbagai platform, seperti TikTok, YouTube milik Alphabet, serta Instagram dan Facebook milik Meta. Luxon mengakui bahwa penerapan aturan serupa di Selandia Baru tidak akan mudah dan tidak akan sempurna.
“Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini akan sederhana atau sempurna,” kata Luxon. “Kita tidak akan bisa menjauhkan setiap anak dari media sosial. Sebagian akan selalu menemukan jalan untuk mengakalinya, tetapi terus terang, ini terlalu penting untuk tidak setidaknya dicoba,” tambahnya.