Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu, 19 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Guterres mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina.
Pertemuan ini juga berfungsi sebagai momen bagi Guterres untuk berpamitan kepada Prabowo menjelang akhir masa jabatannya sebagai Sekjen PBB pada bulan Desember 2026. Teddy Indra Wijaya, dari Sekretariat Kabinet, menyampaikan bahwa Guterres memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam politik luar negeri di bawah Prabowo.
Guterres menekankan pentingnya langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo dalam menciptakan ketertiban dunia dan upaya konkret Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. “Sekjen PBB António Guterres menyampaikan beberapa hal antara lain, Apresiasi atas kepemimpinan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto,” demikian pernyataan resmi dari Sekretariat Kabinet di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Selain itu, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi.
Setelah pertemuan dengan Prabowo, Guterres dijadwalkan untuk mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI pada hari Senin. Dalam kunjungan ini, ia akan memberikan penghormatan kepada 50 personel TNI yang telah gugur dalam menjalankan tugas perdamaian.
Guterres juga akan bertemu dengan prajurit TNI yang akan bertugas dalam misi PBB di Republik Afrika Tengah melalui United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Selain itu, ia akan memberikan pidato berjudul “Delapan Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa: Apa Selanjutnya?” di Kementerian Luar Negeri sebelum kembali ke New York.