Friday, 20 November 2026
Finansial

Sanksi Denda Rp2,23 Triliun Dikenakan kepada 166 Pihak Terkait Mafia Saham

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 166 pihak akibat pelanggaran transaksi saham tidak wajar. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga integrit...

D
Dewi Kartika Lestari
27 October 2026 81 pembaca
Ilustrasi [Antara]
Ilustrasi [Antara]
suara.com Sumber: suara.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat penegakan hukum terkait transaksi saham yang tidak wajar pada 26 Oktober 2026 di Jakarta. Sanksi administratif berupa denda mencapai Rp2,23 triliun telah dijatuhkan kepada 166 pihak, dengan 122 kasus pelanggaran sedang ditangani hingga bulan Oktober 2026.

Pelanggaran yang terkait dengan saham DSSA, BREN, dan CUAN dikenakan denda utama sebesar Rp2,1 triliun, serta sanksi berupa pembekuan izin profesi. OJK berkomitmen untuk menjaga integritas pasar modal, meningkatkan transparansi, dan memulihkan kepercayaan investor melalui tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 26 Oktober 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa penindakan akan dilakukan secara konsisten terhadap pelanggaran seperti manipulasi pasar dan penyalahgunaan mekanisme perdagangan. "Jika kondisi pengembangan sanksi tidak dapat diselesaikan secara administratif, maka tentu memajukan kasus dan melakukan proses di pengadilan tetap akan menjadi opsi yang terbuka," kata Hasan Fawzi.

OJK juga mendorong BEI untuk memperkuat sistem pemantauan transaksi harian guna mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal. Hal ini termasuk identifikasi pola perdagangan yang terkoordinasi serta mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan di lapangan.

Data penindakan hingga 16 Oktober 2026 menunjukkan bahwa OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai Rp2,23 triliun kepada 166 pihak. Rincian sanksi lainnya mencakup 28 peringatan tertulis, 8 pembekuan izin, 6 pencabutan izin, 1 pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan kegiatan di pasar modal, serta 6 perintah tertulis.

Untuk sanksi keterlambatan, OJK mengenakan denda sebesar Rp293,78 miliar kepada 805 pihak, disertai 464 sanksi peringatan tertulis. Terdapat juga 122 kasus yang sedang dalam proses penanganan, terdiri dari 28 kasus tahap perencanaan, 54 kasus penelaahan awal, dan 40 kasus dalam tahap pemeriksaan lanjutan.

Dalam penindakan terbaru, OJK mengumumkan sanksi administratif terkait transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Total denda yang dikenakan untuk ketiga kasus tersebut mencapai Rp2,1 triliun, dengan rincian denda DSSA sebesar Rp1,5 triliun, BREN sebesar Rp500 miliar, dan CUAN sebesar Rp100 miliar.

Penindakan terhadap ketiga kasus tersebut juga melibatkan sanksi bagi sejumlah anggota bursa serta individu yang terlibat, termasuk pembekuan izin profesi di bidang pasar modal.

// Artikel Terkait