Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan untuk memberikan sanksi denda dengan total mencapai Rp2,1 triliun pada hari Jumat, 16 Oktober 2026. Denda ini dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi harga serta penyesatan informasi terkait penawaran umum perdana (IPO) saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Sanksi ini diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2026 dan ditujukan kepada individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi dan pemesanan saham, bukan kepada perusahaan emiten secara langsung. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa tindakan ini diambil setelah penyidik OJK menemukan adanya pelanggaran yang terstruktur dalam proses transaksi sekunder dan distribusi saham perdana.
OJK menetapkan denda sebesar Rp1,5 triliun kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rekayasa transaksi saham DSSA. Selain itu, denda sebesar Rp500 miliar dikenakan kepada pihak yang terkait dengan alokasi saham BREN, dan Rp100 miliar untuk kasus penjatahan saham CUAN. Namun, denda tersebut terkesan kecil bagi Prajogo Pangestu, yang diperkirakan memiliki kekayaan bersih sekitar US$13,4 miliar (sekitar Rp227,8 triliun dengan kurs Rp17.000 per dolar AS) menurut data Forbes per Oktober 2026.
Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot, menjelaskan bahwa dalam proses IPO BREN dan CUAN, terdapat praktik pemesanan saham yang menyamarkan identitas pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali. "Dalam pemeriksaan BREN dan CUAN, OJK menemukan pemesanan saham yang menyesatkan melalui pengaburan identitas pihak terkait. Praktik tersebut menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan membatasi saham yang beredar di pasar," ungkapnya.
Dalam hal transaksi saham DSSA, lonjakan harga yang drastis diketahui merupakan hasil rekayasa yang dilakukan secara terencana oleh kelompok individu maupun institusi yang memanfaatkan jasa anggota bursa. Selain menjatuhkan sanksi denda, OJK juga menyita seluruh keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari praktik manipulasi tersebut.
Pemeriksaan terhadap proses IPO ini juga menarik perhatian publik terhadap komposisi pemegang saham kedua emiten. Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek per Agustus 2026, peta kepemilikan saham menunjukkan bahwa PT Barito Pacific Tbk (BRPT) memegang mayoritas saham BREN sebesar 64,6 persen, sementara Green Era Energy Pte. Ltd. menguasai 22,6 persen. Untuk saham CUAN, Prajogo Pangestu memiliki kepemilikan langsung terbesar dengan porsi mencapai 80,42 persen.
Penanganan kasus DSSA, BREN, dan CUAN merupakan bagian dari upaya OJK dalam mengawasi dan menata ulang integritas pasar modal. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, OJK mencatat telah memberikan sanksi administratif kepada 835 pihak untuk menciptakan efek jera serta menjamin kesetaraan dan transparansi bagi seluruh pelaku pasar modal di Indonesia.
Artikel ini disajikan untuk memenuhi hak informasi publik mengenai kebijakan pengawasan pasar modal, penegakan hukum, dan keterbukaan informasi. Semua angka sanksi, rincian pemeriksaan, serta data kepemilikan saham diambil dari rilis resmi OJK dan laporan registrasi pemegang efek. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk melakukan transaksi jual-beli saham.