Perum Bulog berencana untuk menyalurkan beras premium ke jaringan ritel modern guna mengatasi masalah kelangkaan yang terjadi di berbagai daerah. Namun, tingginya harga gabah yang mencapai lebih dari Rp8.000 per kilogram membuat biaya pengadaan beras komersial menjadi sangat mahal. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi Bulog dan dapat menjadi temuan dalam audit manajemen.
Dalam menghadapi tantangan ini, Bulog harus mempertimbangkan bahwa beras premium yang dikelola secara komersial merupakan bagian dari unit bisnis mereka, berbeda dengan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP). Pengamat pertanian Khudori menjelaskan bahwa pengelolaan beras premium harus memperhatikan aspek keuntungan dan kerugian. "Pertanyaannya, berapa biaya pengadaan beras premium Bulog ini? Berbeda dengan CBP yang ada nilai subsidi, beras komersial dikelola unit bisnis khusus Bulog. Tujuannya untuk meraih keuntungan," ungkap Khudori.
Tantangan Harga Gabah Tinggi
Menurut Khudori, situasi ini semakin rumit karena harga gabah yang masih tinggi, membuat produsen beras swasta kesulitan untuk menjual beras dengan harga yang sesuai dengan ketentuan. Ia memberikan contoh bahwa harga beras medium dibatasi oleh harga eceran tertinggi (HET), sementara biaya produksi berada di atas harga jual tersebut. "Merujuk data Bulog, pada 2025 biaya produksi beras (medium) diperkirakan mencapai Rp14.782/kg. Di sisi lain, produsen beras dan penggilingan padi swasta tidak boleh menjual beras medium di zona I di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500/kg," jelasnya.
Khudori juga mengemukakan bahwa masalah biaya produksi menjadi tantangan bagi Bulog ketika berusaha memasok beras premium ke ritel modern. "Dengan harga gabah tinggi, di sejumlah daerah melebihi Rp8.000/kg, mustahil bisa menjual beras premium tanpa merugi. Mengapa PT Food Station Tjipinang Jaya menghentikan penjualan beras di ritel modern? Ya karena rugi. Nasib produsen lain pun sama," tambahnya.
Potensi Kerugian dan Tanggung Jawab Manajemen
Ia mempertanyakan kemampuan Bulog untuk memasok beras premium ke ritel modern tanpa mengalami kerugian, terutama karena manajemen Bulog menargetkan distribusi beras premium dalam jumlah besar untuk mengatasi kelangkaan. "Kalau swasta sudah tidak bisa menjual beras premium di ritel modern tanpa merugi akibat harga gabah super tinggi, mungkinkah Bulog dapat melayani pasar modern tanpa kerugian?" tuturnya.
Khudori juga menyoroti konsekuensi dari keputusan Bulog jika penjualan beras premium dilakukan dengan margin negatif. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola bisnis komersial perusahaan. "Masalahnya, kalau manajemen Bulog sudah tahu mengguyur beras premium komersial ke ritel modern merugi, mengapa tetap dilakukan? Bukankah keputusan manajemen seperti itu bakal menjadi temuan tatkala dilakukan audit oleh auditor?" tanyanya.
Sementara itu, pemerintah berharap Bulog dapat mengatasi kelangkaan beras premium di ritel modern dengan rencana penggelontoran 75.000 ton beras premium setiap bulan, ditambah 35.000 ton beras medium. Namun, Khudori mengingatkan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek keekonomian agar tidak menimbulkan masalah baru bagi Bulog. "Dengan demikian, manajemen Bulog harus siap-siap untuk mempertanggung jawabkannya," pungkas Khudori.