Friday, 20 November 2026
Finansial

Restitusi Pajak Dikeluhkan Pengusaha, Suahasil Pastikan Pencairannya Sesuai Aturan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan restitusi pajak yang menjadi hak wajib pajak tetap akan dicairkan sesuai ketentuan. DJP menyebut proses restitusi dilakukan secara selektif berdasarkan kepatuhan dan SOP, sementara pengusaha menyoroti dampaknya terhadap arus kas perusahaan.

D
dlilamndn
18 September 2026 72 pembaca
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penjelasan mengenai pencairan restitusi pajak dalam konferensi pers APBNKita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan penjelasan mengenai pencairan restitusi pajak dalam konferensi pers APBNKita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan proses pencairan restitusi pajak kepada pelaku usaha tetap berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pemerintah meminta dunia usaha memastikan restitusi yang diterima digunakan sesuai aturan.

Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBNKita yang berlangsung di kantornya, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menjalankan manajemen restitusi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak menjalankan manajemen restitusi tersebut sesuai dengan ketentuan, namun kepatuhan memang kita minta. Kita minta kepatuhan kepada seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBNKita, di kantornya, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Hak Pengusaha Tetap Akan Diberikan

Suahasil memastikan restitusi yang memang menjadi hak wajib pajak tetap akan dicairkan. Pemerintah, kata dia, tidak akan mengabaikan hak pelaku usaha selama pengajuannya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ia juga meminta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto agar mekanisme manajemen restitusi yang diterapkan dapat disampaikan secara jelas kepada kalangan pengusaha. Komunikasi tersebut dinilai penting agar dunia usaha memahami proses yang sedang dijalankan.

"Kalau merupakan hak dari pelaku usaha pasti akan diberikan. Ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan," jelas ia.

DJP Sebut Restitusi Dicairkan Secara Selektif

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga memastikan proses pencairan restitusi kepada wajib pajak dilakukan berdasarkan standar operasional dan prosedur (SOP). Pernyataan ini disampaikan setelah persoalan restitusi pajak menjadi keluhan dari kalangan pengusaha.

Bimo menjelaskan, pencairan restitusi dilakukan dengan mempertimbangkan kepatuhan wajib pajak. Prosesnya disebut berjalan secara selektif, terukur, terencana, dan diarahkan kepada sektor yang dinilai patuh.

"Jadi itu resitusi memang secara selektif, lebih terukur, lebih terencana, terarah sesuai dengan sektor yang memang betul-betul patuh. Yang lain ya dalam pemeriksaan," ujar Bimo saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9).

Pencairan restitusi tetap mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan tersebut akan mengikuti arahan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Pengusaha Soroti Dampaknya terhadap Arus Kas

Restitusi pajak sebelumnya menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dari dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani berharap pemerintah dapat menyelesaikan persoalan terkait mekanisme restitusi.

Menurut Shinta, keterlambatan atau kendala dalam restitusi dapat memberikan tekanan terhadap perusahaan, terutama dari sisi arus kas. Bagi pelaku usaha, dana restitusi memiliki peran penting untuk mendukung kelangsungan kegiatan bisnis.

"Harapannya tentunya ada mekanisme ya penyelesaian. Tapi harapan kami semoga ini juga bisa diselesaikan, tentunya akan sangat membebankan perusahaan terutama dari segi arus kas. Karena restitusi itu sangat penting untuk mereka bisa jalankan usaha," ujar Shinta di Kemenkeu.


sumber : finance.detik.com

// Artikel Terkait