Friday, 20 November 2026
Finansial

Rekening Donasi Warga Pati Diblokir, OJK Menegaskan Harus Dibuka Kembali

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penundaan transaksi rekening donasi milik Supriyono di Bank Mandiri harus dilakukan dalam batas waktu tertentu dan harus dibuka kembali jika tidak ada...

N
Naufal Akbar Abdila
26 August 2026 103 pembaca
Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/8/2026). [Suara.com/Bagaskara]
Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (21/8/2026). [Suara.com/Bagaskara]
suara.com Sumber: suara.com

Masalah rekening Bank Mandiri milik Supriyono dari Pati, yang digunakan untuk menampung donasi unjuk rasa di depan Gedung DPR, kini memasuki fase baru. Perdebatan tidak hanya berfokus pada status pemblokiran rekening, tetapi juga pada durasi batasan akses yang dapat diterapkan oleh bank dan kapan rekening tersebut wajib dipulihkan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penundaan transaksi memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penundaan transaksi merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini juga diatur dalam Pasal 47 Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Batas Waktu Penundaan Transaksi

Dian menyatakan, "Sesuai ketentuan dalam POJK tersebut, penyedia jasa keuangan (PJK) dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam hal terpenuhinya beberapa kriteria." Salah satu kondisi yang memungkinkan penundaan transaksi adalah ketika bank menerima perintah atau permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Namun, ada batas waktu yang menjadi perhatian dalam kasus ini. Penundaan transaksi tidak boleh lebih dari lima hari kerja sejak penundaan dilakukan. Artinya, status rekening yang ditunda tidak seharusnya berubah menjadi pemblokiran tanpa kepastian waktu. Hal ini menjadi sorotan dalam kasus Supriyono, di mana kepolisian sebelumnya menyebutkan bahwa permintaan kepada bank adalah untuk penundaan transaksi, sementara ada laporan yang menyebutkan rekening tersebut diblokir.

Koordinasi OJK dan Bank Mandiri

OJK mengungkapkan bahwa mereka telah memperhatikan masalah rekening Bank Mandiri milik Supriyono dan berkoordinasi dengan manajemen bank. Dian menyampaikan, "Berdasarkan informasi yang ada hingga saat ini, bank di dalam melakukan langkahnya tetap dengan mengacu pada ketentuan yang ada, sebagaimana disebutkan di atas. OJK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut."

Menurut Dian, OJK akan mengambil langkah pengawasan jika dalam pendalaman ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. OJK juga akan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas masalah ini. "OJK akan terus memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh bank, termasuk untuk pemulihan kembali akses terhadap rekening dalam hal berbagai proses selama jangka waktu tersebut telah dilaksanakan dan dicapai kesimpulan," tambahnya.

Dian menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan bukan dimaksudkan sebagai ancaman bagi nasabah. "Proses penundaan transaksi tersebut bersifat sementara dan akan berakhir seiring dengan selesainya proses penyelidikan yang dijalankan. Dalam hal tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana, maka akses kepada rekening seharusnya akan dibuka kembali," ujarnya.

// Artikel Terkait