Pemerintah resmi merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 di Jakarta pada hari Kamis, bertujuan untuk melindungi ekosistem transportasi berbasis digital. Tiga kementerian terkait bersama sekretariat akan menyusun aturan turunan mengenai tarif, logistik, dan kemitraan, dengan batas waktu hingga akhir 2026.
Gojek menyambut baik regulasi ini dan telah menerapkan batas maksimum potongan komisi sebesar 8 persen sejak Juli 2026. Kepastian hukum bagi para pelaku industri transportasi berbasis aplikasi kini semakin jelas dengan adanya Perpres ini, yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek penting dalam ekosistem transportasi online.
Peraturan ini mencakup operasional ojek online (ojol), angkutan penumpang umum, serta layanan logistik dan pengantaran makanan. Pengumuman penerbitan regulasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, di hadapan anggota legislatif.
Tujuan dari regulasi ini adalah untuk menyelesaikan polemik kemitraan yang sering diangkat oleh para pengemudi. βHari ini secara resmi pemerintah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital,β ungkap Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Aturan baru ini memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup tarif transportasi, tata kelola sistem elektronik, perlindungan usaha mikro, standar hubungan kemitraan, serta hak jaminan sosial dan aspek ketenagakerjaan. Untuk memastikan penerapan regulasi ini, pemerintah menetapkan tenggat waktu bagi kementerian teknis untuk merumuskan aturan turunan paling lambat 31 Desember 2026.
Dengan cakupan yang luas dalam ekosistem ekonomi gig, pelaksanaan Perpres ini tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ini akan melibatkan tiga kementerian sesuai dengan spesifikasi layanan masing-masing.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertanggung jawab penuh atas pengaturan tarif dan keselamatan angkutan penumpang. Sementara itu, pengaturan tarif untuk pengantaran logistik, barang, dan makanan akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan urusan standardisasi hubungan kemitraan antara aplikator dan pengemudi akan ditangani oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Untuk mencegah tumpang tindih regulasi atau ego sektoral antarinstansi, ketiga kementerian sepakat untuk berkoordinasi melalui sebuah forum komunikasi atau sekretariat bersama. Sekretariat ini akan dipimpin oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, untuk memastikan semua draf aturan turunan berjalan seiring dan tidak membebani ekosistem industri.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 ini mendapatkan perhatian dari pelaku industri transportasi digital. Gojek mengapresiasi langkah pemerintah, menilai regulasi ini sebagai langkah penting untuk memperkuat ekosistem digital yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.