Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga Agustus 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp 331,4 triliun. Pembayaran ini dilakukan kepada PT PLN dan PT Pertamina di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026. Kenaikan jumlah pembayaran ini dibandingkan tahun lalu bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dana kepada kedua perusahaan tersebut.
Menurut Suahasil, angka tersebut setara dengan 74,2 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 52,1 persen. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendukung subsidi energi yang diterima oleh PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). “APBN telah membayarkan Rp 331,4 triliun kepada PLN dan Pertamina, yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026.
Peningkatan Pembayaran Subsidi
Suahasil menambahkan bahwa pembayaran kompensasi dan subsidi energi pada tahun 2026 menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2025, yang tercatat sebesar Rp 218 triliun. Kenaikan ini mencapai lebih dari Rp 100 triliun, sehingga PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan dalam pengelolaan dana untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. “Tahun ini sampai dengan Agustus yang sudah dibayarkan itu Rp 331 triliun, Rp 100 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh Pemerintah,” jelasnya.
Konsumsi Barang Bersubsidi Meningkat
Bendahara Negara juga mencatat bahwa peningkatan pembayaran subsidi dan kompensasi tersebut sejalan dengan kenaikan konsumsi beberapa barang yang mendapatkan dukungan subsidi atau harga yang diatur oleh pemerintah. Berdasarkan data Kemenkeu, volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat sebesar 8,8 persen, sedangkan volume LPG naik 2,6 persen. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga menunjukkan peningkatan sebesar 2,1 persen, dan volume pupuk meningkat 23 persen, dengan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh 5,9 persen. “Ini yang saya maksud tadi ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah,” tambahnya.
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah memang membayarkan subsidi dan kompensasi dengan nilai yang lebih tinggi pada tahun 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Memang ada subsidi, kompensasi yang kita bayarkan, dan tahun ini pun kita bayarkan lebih tinggi dibandingkan pembayaran subsidi dan kompensasi tahun 2025,” tutupnya.