Friday, 20 November 2026
Finansial

Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Tak Akan Ada Kebijakan Pengampunan Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, melainkan fokus pada perbaikan sistem pengumpulan pajak.

A
Arga Pratama
03 September 2026 93 pembaca
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Dok. Kemenkeu]
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Dok. Kemenkeu]
suara.com Sumber: suara.com

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan kebijakan pengampunan pajak, yang pernah diberlakukan pada masa Sri Mulyani. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 yang berlangsung pada Kamis (3/9/2026), Purbaya menyatakan, "Saya kan pernah bilang selama saya jadi Menteri Keuangan, enggak ada tax amnesty. Sampai sekarang nggak ada rencana tax amnesty."

Alasan di Balik Penolakan Kebijakan

Purbaya menjelaskan bahwa penerapan tax amnesty dapat menimbulkan risiko bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ia mengungkapkan bahwa wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak masih bisa diperiksa di kemudian hari jika pemerintah menemukan data perpajakan yang tidak jelas. "Karena itu kan setelah beberapa tahun masih bisa diperiksa. Beberapa tahun kemudian diperiksa orang-orang pajak dengan data yang masih enggak terlalu jelas. Orang saya dipanggil, ada yang dimasukin ditahan juga," jelasnya.

Oleh karena itu, Purbaya lebih memilih untuk memperbaiki sistem pengumpulan pajak guna meningkatkan penerimaan negara. Ia berpendapat bahwa peningkatan dalam penarikan pajak lebih tepat dibandingkan dengan mengulangi kebijakan tax amnesty. "Jadi saya pikir kalau begitu caranya ya risiko di orang Pajak lebih baik, enggak usah tax amnesty. Kita rapikan saja tax collection-nya, kita lihat ke depan saja," tegasnya.

Perombakan Pejabat Pajak

Untuk memaksimalkan penerimaan negara, pemerintah melakukan perombakan terhadap sejumlah pejabat pajak di berbagai eselon. Hal ini dilakukan setelah mengidentifikasi pejabat yang kinerjanya dianggap kurang baik. "Jadi untuk Pajak, kan masyarakat sudah tahu sering bocor sana-sini. Saya periksa lah kira-kira pejabat mana yang sering mengalami, mengerjakan hal-hal yang negatif. Saya reorganize hampir semua orang pajak eselon 2, eselon 3, eselon 4," ungkapnya.

Purbaya juga menjelaskan bahwa pegawai yang dinilai kurang baik akan dipindahkan ke daerah, sementara pegawai yang berkinerja baik akan ditempatkan di kantor pusat atau kantor pajak dengan potensi pengumpulan pajak yang lebih besar. "Saya kocok ulang, saya pindahin yang kurang baik ke daerah, yang baik ke pusat, atau ke pusat-pusat yang pengumpulan pajaknya besar, kantor-kantor pajak besar. Itu memperbaiki tax collection dengan cepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau pegawai yang dicurigai melakukan pelanggaran. Bahkan, pemerintah telah membuat daftar peringkat lima pegawai yang dianggap paling bermasalah dalam pengumpulan pajak tertentu. "Untuk pajak tertentu, saya ranking 5 orang terbesar siapa yang dianggap main-main, terus mungkin 3 orang saya rumahkan. Itu memberi pesan ke pegawai pajak bahwa kita serius memperbaiki kualitas pengumpulan pajak. Dan itu berdampak jelas sekali ke tax collection kita," tegasnya.

// Artikel Terkait