Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan pagu anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 49,80 triliun pada tanggal 7 September 2026. Pengajuan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR dan mencakup lima program strategis yang bertujuan untuk mendukung kebijakan fiskal serta transformasi ekonomi.
Rincian Program Strategis
Alokasi dana tersebut direncanakan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan layanan publik, dan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rencana kerja untuk tahun anggaran 2027, Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menetapkan lima program utama yang akan mendukung Program Kerja Pemerintah Nasional (PKPN) dan kegiatan strategis kementerian.
Lima program tersebut mencakup Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Dukungan Manajemen. Untuk program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi, Purbaya menjelaskan bahwa fokusnya adalah pada harmonisasi debottlenecking untuk mempercepat investasi dan transformasi ekonomi, serta kebijakan ekspor sektor strategis.
Pengelolaan Penerimaan dan Belanja Negara
Program Pengelolaan Penerimaan Negara akan meliputi integrasi proses bisnis ekspor-impor dan logistik, penanganan sengketa perpajakan internasional, serta pengawasan potensi dan PNBP sumber daya alam migas. Selain itu, program ini juga akan melakukan sentralisasi layanan perpajakan dan transformasi pengawasan tempat penimbunan berikat.
Sementara itu, Program Pengelolaan Belanja Negara bertujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan di tingkat negara dan daerah melalui modernisasi sistem penganggaran serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko juga akan mendukung kemandirian energi dan mempercepat investasi infrastruktur melalui pembiayaan kreatif.
Program Dukungan Manajemen akan mencakup penguatan sistem informasi seperti Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan digitalisasi proses bisnis di Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan, "Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan."