Friday, 20 November 2026
Nasional

--- Puan Maharani Serukan Demokrasi yang Memberdayakan di Forum Parlemen Dunia ---

--- Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya demokrasi yang tidak hanya memberikan hak suara, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memperluas kesempatan bagi semua. ---

N
Naufal Akbar Abdila
08 October 2026 79 pembaca
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani saat berbicara di Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani saat berbicara di Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
---TITLEEXCERPT--- Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya demokrasi yang tidak hanya memberikan hak suara, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memperluas kesempatan bagi semua. ---CONTENT---

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menegaskan perlunya demokrasi yang lebih dari sekadar memberikan hak pilih kepada rakyat, tetapi juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan lebih banyak peluang. Pernyataan ini disampaikan Puan saat berpartisipasi dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 yang berlangsung di Arusha International Conference Centre, Tanzania, pada Kamis (8/10/2026).

Dalam forum yang dihadiri oleh para ketua parlemen dari berbagai negara, Puan membahas pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil dan perlunya tatanan global yang lebih demokratis. Sidang Umum IPU ke-153 mengusung tema "Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua".

Puan menjelaskan bahwa parlemen memiliki empat tanggung jawab utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, yaitu fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan perwakilan. “Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fungsi pengawasan parlemen harus memastikan semua otoritas pemerintahan beroperasi dalam koridor hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, fungsi perwakilan harus memastikan suara rakyat didengar sebelum keputusan diambil. “Tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas, tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” jelasnya.

Puan juga menggarisbawahi bahwa dinamika global saat ini menunjukkan adanya ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, serta kepentingan geoekonomi dan geopolitik. Oleh karena itu, dia menilai pentingnya kerja sama internasional yang tetap menghormati hak setiap negara untuk menentukan arah pembangunan mereka.

Dia menekankan bahwa kedaulatan nasional dan solidaritas internasional tidak saling bertentangan. Negara-negara yang berdaulat dan setara justru menjadi dasar bagi terbentuknya kerja sama internasional yang adil. “Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” papar Puan.

Puan menilai bahwa keputusan global mengenai perdagangan, keuangan, teknologi, perubahan iklim, kesehatan, dan keamanan seharusnya tidak hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu. “Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Puan menekankan bahwa globalisasi harus berjalan seiring dengan prinsip demokrasi, etika, keadilan, dan akuntabilitas. “Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” ujarnya.

Dia juga mendorong IPU untuk memperkuat kerja sama antarparlemen agar tatanan global menjadi lebih terhubung, demokratis, adil, dan manusiawi. “Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” kata Puan.

Puan menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan memberikan hak pilih kepada masyarakat. “Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” jelasnya.

Dia mengajak parlemen negara-negara anggota IPU untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat. “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mewakili rakyat Indonesia, menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih makmur, adil, dan manusiawi,” serunya.

Puan menegaskan pentingnya tatanan yang menjadikan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama sebagai inti hubungan antarnegara, serta menghormati martabat dan kedaulatan setiap bangsa. Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyatakan bahwa kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan positif dari sejumlah delegasi.

“Contohnya, setelah pidato, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial serta demokrasi ekonomi,” kata Irine. Dia juga menjelaskan bahwa kehadiran Puan di Tanzania berkaitan dengan agenda pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029 yang berlangsung setiap tiga tahun.

Terdapat tiga kandidat dalam pemilihan tersebut, di mana dua di antaranya, Azerbaijan dan Australia, memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia. Irine menambahkan bahwa Puan akan mendengarkan visi dan misi seluruh kandidat serta menemui mereka secara berimbang sebelum proses pemungutan suara. “Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa tiga tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Irine.

“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” tutupnya.

// Artikel Terkait