Friday, 20 November 2026
Nasional

--- PT Djarum Hargai Proses Hukum Terkait Penggeledahan KPK ---

--- PT Djarum menyatakan menghormati proses hukum dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sedang ditangani oleh KPK. ---

S
Salsabila Nur Azzahra
30 October 2026 66 pembaca
KPK Ungkap Hasil Sitaan Sementara dari Geledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Djarum.
KPK Ungkap Hasil Sitaan Sementara dari Geledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Djarum.
---TITLEEXCERPT--- PT Djarum menyatakan menghormati proses hukum dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sedang ditangani oleh KPK. ---CONTENT---

KPK melakukan penggeledahan di enam perusahaan yang berafiliasi dengan PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, dan menyita berbagai dokumen serta barang bukti elektronik yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi di sektor cukai. PT Djarum menyampaikan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Manajer Komunikasi Korporat PT Djarum, Budi Darmawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati semua kegiatan yang dilakukan oleh KPK, termasuk penggeledahan yang berlangsung di Kudus. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, penggeledahan di enam perusahaan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 29 Oktober 2026. Dalam proses itu, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan kasus ini.

Budi menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan kelanjutan dari penyidikan perkara yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara di sektor cukai. Dia menambahkan bahwa penyidik akan melakukan analisis lebih lanjut terhadap barang bukti yang telah ditemukan.

Sebelumnya, pada 28 Oktober 2026, KPK juga mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi di sektor cukai. Penggeledahan juga dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta kantor PT Djarum.

Budi Prasetyo menyatakan bahwa surat perintah penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea dan Cukai pada Februari 2026. Dia menambahkan bahwa kasus ini melibatkan dua klaster, yaitu kepabeanan dan cukai, yang berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi.

Kasus dugaan korupsi ini berawal dari OTT KPK di Bea dan Cukai pada Februari 2026, yang kemudian berlanjut dengan penetapan sejumlah tersangka. Hingga September 2026, sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk dugaan kerugian keuangan negara yang melibatkan PT Djarum.

// Artikel Terkait