Friday, 20 November 2026
Finansial

Program Bansos Berbasis Transfer Langsung Dimulai 2027, Barang Dihentikan

Pemerintah akan mengalihkan program bantuan sosial dari bentuk barang menjadi transfer langsung ke rekening penerima mulai tahun 2027. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisien...

P
Patrick Jonathan
04 September 2026 87 pembaca
Pemerintah akan menghentikan bansos barang dan memulai uji coba transfer langsung ke rekening pada awal 2027. [Suara.com/Ando]
Pemerintah akan menghentikan bansos barang dan memulai uji coba transfer langsung ke rekening pada awal 2027. [Suara.com/Ando]
suara.com Sumber: suara.com

Pemerintah Indonesia berencana untuk menghentikan program bantuan sosial dalam bentuk barang seperti beras dan minyak goreng, dan akan memulai uji coba sistem transfer langsung ke rekening penerima pada awal tahun 2027. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam sebuah acara di Subang, Jawa Barat.

Transformasi Sistem Bansos

Luhut menjelaskan bahwa program bansos yang baru ini akan berfokus pada pemberian insentif langsung kepada individu yang memenuhi syarat. "Karena bansos itu nanti kita mungkin tidak berikan lagi insentif kepada produk, kita akan berikan insentif kepada orang langsung. Jadi nanti sekian puluh juta atau ratus juta penduduk kita yang qualified untuk menerima cash transfer itu saya kira bisa kita lakukan pada awal tahun depan. Kita akan uji coba pada awal 2027," ungkapnya.

Penerapan Teknologi untuk Transparansi

Pemerintah juga berencana untuk menerapkan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan transparansi dalam pendataan penerima bantuan sosial. Luhut menekankan bahwa penggunaan teknologi digital akan mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam administrasi. "Karena pertemuan orang-orang akan sangat berkurang, karena semua dengan face recognition, dengan biometrik itu sudah bisa semua didapat. Pendataan ini saya kira satu loncatan yang hebat di jaman pemerintahannya Presiden Prabowo," tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah akan dilibatkan dalam proses pendataan calon penerima manfaat. Luhut meminta agar pemerintah daerah melakukan registrasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. "Kita dukung semua dan semua pemda saya kira akan terlibat, saya sudah minta juga untuk me-register, mendaftar untuk yang ingin dapat bansos," jelasnya.

Luhut juga mencatat bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kelas menengah. "Indonesia tahun depan ini akan berpenduduk 300 juta. Jadi bukan jumlah yang kecil, jadi market-nya makin luas dan juga nanti kelas menengah juga akan naik," tutupnya.

// Artikel Terkait