Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan memberikan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro sebesar Rp1,2 triliun kepada korban bencana di Sumatera pada tahun 2026 hingga 2027. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa bantuan berupa hibah tunai senilai Rp3 juta ini akan diprioritaskan untuk usaha mikro yang tidak sedang mengakses kredit dari bank.
Proses Penyaluran Bantuan
Penyaluran bantuan ini akan dilakukan berdasarkan verifikasi sistemik yang mengacu pada usulan resmi dari bupati atau wali kota di daerah yang terkena dampak bencana. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, penerima akan dipilih dari usaha mikro yang tidak memiliki akses ke kredit perbankan maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa data usulan dari kepala daerah akan diverifikasi kembali melalui platform SAPA UMKM. “Prinsip dasarnya, kami tidak akan menerima data di luar usulan kepala daerah. Bagi UMKM yang sedang mengakses KUR, secara sistem akan terpisah karena mereka sudah ditangani melalui program restrukturisasi bunga nol persen dan lainnya. Bantuan presiden ini kita peruntukkan bagi usaha mikro yang betul-betul belum terjangkau perbankan,” ujarnya di Jakarta pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Mekanisme dan Alokasi Dana
Verifikasi data calon penerima bantuan akan terintegrasi dengan berbagai basis data, termasuk Dukcapil, Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Online Single Submission (OSS), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Skema Banpres ini akan memberikan hibah tunai sebesar Rp3 juta per usaha mikro yang akan langsung ditransfer ke rekening penerima.
Program ini dianggarkan sebesar Rp600 miliar untuk tahun 2026 dan Rp600 miliar untuk tahun 2027, dengan target menjangkau lebih dari 400 ribu pelaku usaha mikro. Pelaku UMKM yang sebelumnya pernah mengakses KUR tetapi telah melunasi kewajibannya tetap memiliki kesempatan untuk menerima bantuan ini selama mereka termasuk dalam usulan resmi pemerintah daerah setempat.
Untuk debitur KUR yang masih aktif dan terdampak bencana, pemerintah telah menerapkan skema penanganan terpisah sejak April 2026, yang mencakup keringanan suku bunga 0 persen pada tahun 2026, bunga 3 persen pada tahun 2027, serta perpanjangan tenor kredit.