Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan kunci sukses dalam menyelesaikan dua proyek yang sempat terhenti selama bertahun-tahun di Jakarta, yaitu proyek monorel di Jalan HR Rasuna Said dan penataan lahan Sumber Waras. Dalam penjelasannya, Pramono menyatakan bahwa penertiban proyek monorel yang telah terhenti lebih dari dua dekade ini dimulai dengan melakukan konsultasi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memastikan setiap langkah yang diambil memiliki kepastian hukum.
"Ketika saya berkonsultasi awal-awal dengan beliau, semua orang tidak pernah membayangkan bahwa proyek ini bisa terselesaikan," ungkap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (29/6).
Penyelesaian Proyek Monorel
Pramono menekankan bahwa keberanian untuk mengambil keputusan dan menghadapi risiko yang ada menjadi faktor penting dalam menyelesaikan penataan tiang monorel yang terhenti sepanjang 3,8 kilometer di Jalan HR Rasuna Said. Ia juga menambahkan bahwa pengalaman dalam pembongkaran tiang monorel menjadi hal baru bagi Pemprov DKI.
"Kita kan tidak pernah punya pengalaman motong monorel begitu. Tapi Alhamdulillah singkat cerita sekarang biayanya hanya Rp 91 miliar dan selesai dengan baik. Dan sekarang menjadi salah satu role model di Jakarta," jelasnya.
Penyelesaian Masalah Sumber Waras
Selain proyek monorel, Pramono juga membahas penyelesaian masalah lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang selama bertahun-tahun terhambat oleh persoalan hukum. Ia menjelaskan bahwa proses penyelesaian ini melibatkan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dan untuk selesai itu tidak hanya selesai di KPK, di Kejaksaan, tapi juga harus selesai di BPK. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras," kata Pramono.
Dia menambahkan bahwa kedua proyek tersebut menjadi contoh nyata bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tentang pentingnya keberanian dalam mengambil keputusan yang disertai dengan pengelolaan risiko yang tepat. Pramono menekankan bahwa risiko dalam pengambilan kebijakan dapat dikelola dengan baik selama tidak ada kepentingan pribadi yang terlibat.
"Risikonya bukan enggak tinggi, risikonya tinggi sekali. Tetapi Saudara-saudara harus smart, cerdas untuk mengelola risiko itu selama tidak ada beban pribadi. Belum-belum saudara-saudara sudah punya beban pribadi, begitu punya beban pribadi saudara pasti tidak akan bisa mengelola itu dengan baik," tutup Pramono.
