Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara guna membahas kepastian penerbitan obligasi daerah. Instrumen pembiayaan ini disiapkan oleh Pemprov DKI sebagai salah satu opsi pendanaan untuk pembangunan Jakarta.
“Sedangkan obligasi, hari ini memang ada rencana saya untuk bertemu dengan Menteri Keuangan,” ungkap Pramono di Jakarta Barat pada hari Senin (26/10/2026). Sebelumnya, Pramono menyatakan bahwa penerbitan obligasi daerah belum dapat dimulai karena masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Pemprov DKI akan melanjutkan rencana tersebut setelah mendapatkan persetujuan yang diperlukan. “Hal yang berkaitan dengan obligasi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan menjalankan itu setelah mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari pemerintah pusat,” jelas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (30/9/2026).
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI akan mematuhi keputusan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi tersebut. “Pemerintah DKI Jakarta akan sami’na wa ato’na. Jadi, akan ikut terhadap apa yang menjadi putusan dari pemerintah pusat itu,” tambahnya.
Pemprov DKI juga berencana untuk berkoordinasi dengan beberapa kementerian dalam membahas rencana pembiayaan ini, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. “Kami segera akan berkoordinasi dengan Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, dan juga dengan Kementerian Keuangan,” ungkap Pramono.
Menurut Pramono, penerbitan obligasi akan dilanjutkan jika pemerintah pusat memberikan persetujuan. Sebaliknya, Pemprov DKI akan mengikuti keputusan jika izin tidak diberikan. “Kalau tidak, ya sudah,” ujarnya.
Pramono menambahkan bahwa penerbitan obligasi daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Ia berpendapat bahwa instrumen ini dapat memperkuat pembiayaan bagi Jakarta yang memiliki anggaran yang dikelola dengan baik.
“Kalau bagi DKI, mohon maaf bukan menyombongkan diri, karena budget-nya, anggarannya sudah terkelola secara tertib dan rapi, obligasi ini bisa menjadi penguat bagi Pemerintah DKI Jakarta,” tutupnya.