Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Satyawan Pudyatmoko, dan beberapa menteri lainnya ke Istana Kepresidenan pada Senin, 19 Oktober 2026. Rapat terbatas ini bertujuan untuk membahas perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Setibanya di Istana Kepresidenan, Dudung menyatakan bahwa ia akan melaporkan hasil rapat dengan beberapa kementerian kepada Prabowo, sekaligus menerima arahan lebih lanjut mengenai penanganan karhutla. Ia menjelaskan bahwa laporan tersebut mencakup perkembangan terkini mengenai situasi karhutla.
“Hasil rapat saya tadi dengan kementerian, saya akan laporkan kepada Pak Presiden. Tentunya hari ini mau ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden mengenai karhutla,” ungkapnya. Namun, ia belum dapat memberikan informasi terbaru mengenai jumlah titik panas (hotspot) atau status penetapan bencana nasional.
“Belum, belum, tunggu sepulang dari sini saya sampaikan,” tambahnya. Satyawan, Kepala BPGMN, juga hadir untuk membahas masalah karhutla, tetapi belum merinci topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
“Ya itu rapat karhutla ya. (Pembahasannya) nanti saya sampaikan,” katanya. Selain Dudung dan Satyawan, beberapa pejabat lain yang terlihat di Istana Kepresidenan antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Dudung juga telah mengundang beberapa menteri di kantornya untuk membahas perkembangan penanganan karhutla, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi, Kepala Bakom, Kepala BRIN, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, dan Kepala Badan Cadangan Nasional. Dalam rapat tersebut, berbagai isu terkait penanganan karhutla dan isu politik yang berkembang saat ini dibahas.
Meski demikian, Dudung tidak memberikan penjelasan rinci mengenai poin-poin yang dibahas dalam rapat tersebut.