Menteri Koperasi Ferry Juliantono telah mengajukan rencana untuk membayar gaji PNS melalui Koperasi Desa Merah Putih kepada Kementerian Keuangan. Ekonom dari CORE Indonesia, Akhmad Akbar S, menilai bahwa rencana ini dapat merugikan PNS serta Bank Pembangunan Daerah (BPD) karena berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji.
Akhmad Akbar S menekankan bahwa penggunaan koperasi desa tidak efektif, mengingat keuntungan yang diperoleh sangat kecil, dan justru menambah masalah baru. Ia menjelaskan bahwa selama ini gaji PNS sudah terjamin, terutama di daerah, karena dibayarkan melalui BPD. Selain itu, semua PNS dan ASN sudah memiliki rekening masing-masing.
"Kan semua PNS pasti punya rekening kan? Enggak mungkin enggak, itu sudah bagus banget," ujarnya saat ditemui di kantor CORE Indonesia. Ia mempertanyakan apakah Koperasi Desa Merah Putih sudah memiliki sistem yang memadai untuk melakukan pembayaran gaji, dan jika tidak, maka gaji PNS berisiko tidak dibayarkan tepat waktu.
Akhmad juga menyoroti bahwa jika gaji dibayarkan melalui KDMP, akan ada risiko bagi PNS yang tidak menerima haknya dengan lancar. Ia mempertanyakan efektivitas KDMP dalam menjalankan sistem pembayaran, "Sekarang KDMP itu mau ngapain? Apa cuma dia cuma menyediakan 'Ini scan di sini' gitu-gitu? Apa dia membagi amplopnya? Gitu kan? Enggak jelas kan?"
Dia menambahkan bahwa jika tujuan pembayaran gaji PNS adalah untuk menghidupkan KDMP, hal tersebut tidak akan cukup karena keuntungan yang bisa diperoleh koperasi dari gaji PNS terlalu kecil. "KDMP kan mau mengambil berapa dia dari biaya ini? Apakah dia terus kemudian mau mengambil Rp5.000, Rp10.000? Enggak cukup bagi dia hidup," jelasnya.
Akhmad juga mengingatkan bahwa saat ini KDMP tersedia di setiap desa, sedangkan jumlah PNS di daerah sangat terbatas. "Kalaupun dia mau ngutip biaya, berapa biaya yang bisa di-generate? Masuk akal enggak? Enggak bisa hidup ya tetap. Mati. Itu hanya menambah masalah baru aja," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BPD juga akan terancam jika gaji PNS dipindahkan ke KDMP. "Bagi BPD ketika uang gaji itu dipindahkan ke KDMP, efeknya agak lumayan besar. Kenapa? Karena BPD itu kan mengumpulkan dari banyak PNS," tuturnya.
Usulan Menteri Koperasi
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pengajuan rencana penyaluran gaji PNS melalui koperasi sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. "Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry setelah menghadiri rapat koordinasi terbatas di Jakarta.
Ferry menambahkan bahwa anggaran untuk pembayaran gaji tersebut sedang disiapkan, meskipun ia belum memberikan rincian angka atau mekanisme penyalurannya. "Sudah akan siap dibayarkan," ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai jadwal penyaluran dan koperasi yang akan terlibat.