Polri akan menyelidiki secara mendalam keluhan yang muncul terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang terletak di Sukoharjo, Jawa Tengah. Tindakan ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh Propam.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa Polri memperhatikan kritik dan keluhan dari masyarakat. Ia juga menunjukkan empati kepada semua pihak yang terpengaruh, termasuk para santri.
“Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Isir pada hari Minggu (1/11/2026).
Isir menjelaskan bahwa menurut informasi dari Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan yang terjadi pada 12 September 2026. Dalam kasus ini, penyidik telah menangkap seorang tersangka berinisial S dan sedang mencari tersangka lain yang berinisial I.
Polda Jawa Tengah juga melibatkan personel polisi wanita (Polwan) dalam penggeledahan di lokasi yang dihuni oleh santri perempuan. Kegiatan tersebut didampingi oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.
Setelah penggeledahan selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali mereka pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyediakan pendampingan psikologis bagi santri yang terdampak, bekerja sama dengan asosiasi psikologi.
Keluhan mengenai barang-barang yang diambil selama penggeledahan juga ditindaklanjuti. Pada hari Sabtu (31/10/2026), sejumlah barang telah dikembalikan kepada kuasa hukum, sementara barang yang tidak berkaitan dengan bukti perkara akan ditangani sesuai ketentuan setelah proses inventarisasi.
Pada hari yang sama, Polda Jawa Tengah melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi mereka dan menjaga komunikasi yang baik.
Isir menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan keterbukaan terhadap evaluasi. Ia menekankan bahwa setiap kasus pidana harus ditangani berdasarkan bukti, sedangkan kritik dan keluhan masyarakat harus ditanggapi melalui mekanisme yang ada.
“Polri berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan terbuka terhadap evaluasi. Kami juga memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan. “Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ucapnya.