Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, Beky Mardani, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan lembaran atau tagihan untuk pelaksanaan Bulan Dana PMI 2026. Pernyataan ini disampaikan Beky sebagai tanggapan terhadap beredarnya selebaran yang meminta dana dengan nominal yang bervariasi tergantung jabatan pegawai, termasuk angka mencapai Rp 7,5 juta untuk wali kota.
"Sebenarnya kami tidak pernah membuat lembaran atau tagihan dalam bulan dana ini," ungkap Beky kepada wartawan pada hari Kamis, 8 Oktober 2026. Beky menjelaskan bahwa Bulan Dana PMI 2026 dimulai sejak awal September dan akan berakhir pada akhir November 2026, dengan pelaksanaannya dilakukan oleh PMI di tingkat kota atau kabupaten.
"Bulan dana secara operasional dilaksanakan oleh PMI Kota atau Kabupaten," tambahnya. Mengenai selebaran yang beredar, Beky menyatakan bahwa PMI DKI Jakarta sebelumnya telah mengeluarkan edaran terkait pelaksanaan Bulan Dana PMI 2026, namun dia belum dapat memastikan siapa yang menerbitkan selebaran tersebut.
"Saya belum lihat, jadi enggak bisa komen lebih jauh nih. Besok saya panggil semua ketua kota dan kabupaten untuk mengonfirmasi selebaran tersebut. Nanti saya konfirmasi lagi ya," jelas Beky. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun oleh PMI kepada ASN maupun masyarakat, termasuk jika pungutan tersebut disebut sebagai sumbangan sukarela.
"Mau sukarela mau enggak, di DKI Jakarta tidak diperbolehkan pungutan PMI. Mau sukarela mau enggak, enggak ada," tegas Pramono di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pramono menambahkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi PMI, sehingga tidak seharusnya ada pungutan kepada pihak lain untuk membantu organisasi tersebut.
"Hal seperti ini enggak boleh terjadi, karena fasilitas yang diberikan Pemerintah DKI Jakarta untuk PMI sudah lebih dari cukup," tutup Pramono.