Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Dalam undang-undang ini, masa kerja yang diperlukan untuk mendapatkan cuti panjang dikurangi dari enam tahun menjadi lima tahun.
Menurut salinan Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 yang diterimanya, pekerja yang telah bekerja selama lima tahun berhak untuk mengambil cuti panjang selama satu bulan. "Kalau di Undang-Undang Nomor 13 kan 6 tahun masa kerja boleh istirahat panjang, cuti panjang itu 2 bulan. Di dalam undang-undang yang baru ini 5 tahun. Setelah 5 tahun masa kerja, pekerja buruh bisa ngambil 1 bulan cutinya," jelas Said dalam konferensi pers virtual pada Rabu (7/10/2026).
Ia menambahkan bahwa ketentuan mengenai cuti panjang ini berbeda dengan cuti tahunan yang merupakan hak pekerja. Cuti panjang diberikan berdasarkan masa kerja tertentu, sedangkan cuti tahunan tetap diatur selama 12 hari. "Di luar cuti tahunan yang 12 hari. Ya hampir sama sebenarnya. Karena masa kerjanya kan dikurangin 6 jadi 5 tahun," ucapnya.
Namun, Said mencatat bahwa durasi cuti panjang dalam UU Ketenagakerjaan 2026 ini berkurang dari dua bulan menjadi satu bulan. "Tapi juga cuti panjangnya dikurangi 2 bulan menjadi 1 bulan," tambahnya. Ia menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan salah satu perubahan dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru.
Secara keseluruhan, KSPI menilai bahwa aturan baru ini lebih baik dibandingkan ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun demikian, Said menegaskan bahwa perubahan mengenai cuti panjang bukanlah satu-satunya hal yang diubah dalam UU baru ini.
KSPI juga menyoroti beberapa ketentuan lain, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pesangon, pekerja alih daya, pekerja kontrak, serta pengupahan. KSPI menyatakan menerima UU Perlindungan Ketenagakerjaan dengan beberapa catatan penting.
Tiga isu utama yang menjadi perhatian adalah ketentuan penangguhan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu, durasi pemagangan yang dibatasi maksimal enam bulan, serta mekanisme cadangan pesangon. Said menegaskan bahwa KSPI akan mendorong pemerintah untuk memperjelas ketentuan-ketentuan tersebut melalui peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari UU Perlindungan Ketenagakerjaan.