Khudori, seorang pengamat pangan dan pertanian, mengungkapkan keraguan terhadap tindakan pemerintah yang menindak 25 merek beras yang dinilai tidak memenuhi klaim gizi. Hal ini muncul setelah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa 27 merek beras fortifikasi telah diperiksa di empat laboratorium.
Standar yang Masih Sukarela
Khudori menjelaskan bahwa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beras fortifikasi saat ini bersifat sukarela bagi para pelaku usaha. Ia menyebutkan ada dua standar yang berkaitan dengan beras fortifikasi, yaitu SNI 9372:2025 dan SNI 9314:2024, namun keduanya belum menjadi kewajiban. "Menurut regulasi yang ada, kalau produsen itu mengklaim beras fortifikasi, di labelnya, di label ya, di kemasan, itu harus ditulis 'Beras Fortifikasi'. Nah, sepanjang yang saya tahu, 25 yang dipersoalkan itu, itu tidak ada satu pun yang mengklaim beras fortifikasi," ungkap Khudori.
Perbedaan Antara Beras Fortifikasi dan Beras Diperkaya
Temuan mengenai 25 merek beras yang tidak memenuhi kadar fortifikasi sesuai klaim pada label ini, menurut Khudori, perlu ditangani dengan hati-hati. Ia menegaskan adanya perbedaan antara beras fortifikasi dan beras yang diperkaya vitamin atau mineral. "Sementara sepanjang yang saya tahu, ya, mohon dikoreksi kalau saya salah, 25 yang dipersoalkan itu, itu bukan beras fortifikasi. Karena apa? Di kemasannya enggak ada tulisan 'Beras Fortifikasi'. Yang ada adalah beras diperkaya," jelasnya.
Khudori menambahkan bahwa beras fortifikasi harus memenuhi ketentuan kandungan gizi tertentu, di mana beras tersebut dicampur dengan kernel fortifikan yang telah ditambahkan zat gizi. "Sudah cukup jelas, tapi belum wajib," katanya. Ia mempertanyakan dasar penggunaan aturan SNI beras fortifikasi untuk menindak produk yang tidak mengklaim sebagai beras fortifikasi.
Ia juga menekankan bahwa beras yang diperkaya vitamin atau mineral tetap diperbolehkan berdasarkan regulasi yang ada. "Menurut regulasi, ya, menurut regulasi yang ada, beras diperkaya vitamin ataupun mineral, itu juga dibolehkan. Itu juga ada di regulasi. Dan itu memang tidak diatur harganya," tuturnya.
Khudori mengingatkan pentingnya bagi pemerintah dan otoritas untuk berhati-hati dalam menangani isu ini, karena kesalahan dalam membedakan kategori beras dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan produk di pasar. "Pembelajaran penting buat semua pihak, buat pemerintah, buat otoritas, saya kira penting untuk hati-hati. Jangan sampai mempersoalkan produk yang sesungguhnya bukan beras fortifikasi tapi menggunakan regulasi beras fortifikasi," pungkasnya.