Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta Pusat telah memulai persidangan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, terkait dugaan korupsi dan pencucian uang. Dalam pembukaan sidang, majelis hakim meminta Febrie, tim advokat, dan jaksa penuntut umum untuk menandatangani pakta integritas.
Ketua Majelis Hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno menjelaskan bahwa pakta integritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses persidangan berlangsung tanpa adanya intervensi atau praktik suap. "Jadi saya berharap kepada para terdakwa, kepada para Penuntut Umum, para advokat, untuk memastikan bahwa persidangan ini berjalan tanpa ada pengaruh apapun juga," ungkap hakim di ruang sidang pada Rabu (7/10/2026).
Febrie, yang mengenakan kemeja batik lengan panjang, menjadi orang pertama yang menandatangani dokumen tersebut, diikuti oleh dua terdakwa lainnya, Don Ritto dan Nurman Herin, serta perwakilan dari tim kuasa hukum dan jaksa dari Kejaksaan Agung. Hakim Akhmad menambahkan bahwa pakta integritas ini mengikat semua pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk majelis hakim dan terdakwa.
"Jadi pakta integritas dalam berperkara itu, di dalam persidangan perkara ini, kami Majelis Hakim, kemudian panitera pengganti, Penuntut Umum, advokat, kemudian terdakwa," jelasnya. Pakta tersebut berisi tujuh komitmen yang harus dipatuhi oleh semua pihak selama persidangan, termasuk larangan untuk meminta atau menerima suap, hadiah, atau bentuk bantuan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Isi dari pakta integritas tersebut mencakup komitmen untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang adil, serta berperan aktif dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan suap. Selain itu, terdapat ketentuan untuk tidak menghubungi majelis hakim atau pihak terkait dengan maksud mempengaruhi putusan.
Pengadilan Tipikor di Jakarta Pusat sebelumnya telah mendaftarkan perkara ketiga terdakwa secara terpisah. Kasus Febrie tercatat dengan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, Don Ritto dengan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, dan Nurman Herin dengan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst. Ketiga terdakwa didakwa dengan pasal berlapis terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Kasus ini ditangani secara terpadu oleh Tim 9 Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kortastipidkor Polri, KPK, dan Komisi Kejaksaan. Dalam konstruksi perkara, terdapat tiga klaster dugaan korupsi, yaitu penyimpangan pasokan batu bara PT PLN, penanganan perkara korupsi PT Asabri, serta dugaan pencucian uang terkait utang-piutang korporasi yang melibatkan PT CBS dan PT KNI.
Selama proses penyidikan, tim penyidik telah mengamankan dan menyita berbagai aset berharga, termasuk mata uang asing dan emas batangan seberat 74 kilogram, dengan total nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp 476 miliar. Febrie juga diduga terlibat dalam pencucian uang sejak 2018, dengan dugaan tersebut terungkap dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki.
Menurut Edwin, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung hingga tahun 2026, mencakup periode sebelum dan sesudah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.