Friday, 20 November 2026
Nasional

Pernyataan Bos Summarecon Terkait Penyitaan Rp 106,3 Miliar oleh KPK

Kuasa hukum Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk menegaskan bahwa uang yang disita KPK tidak ada kaitannya dengan perusahaan tersebut.

L
Lucas Fabian
03 November 2026 65 pembaca
Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi (Alya Putri/Liputan6.com)
Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi (Alya Putri/Liputan6.com)

Uang sejumlah Rp 106,3 miliar yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan di Kementerian ATR/BPN bukan berasal dari PT Summarecon Agung Tbk. Penegasan ini disampaikan oleh kuasa hukum Presiden Direktur perusahaan, Adrianto Pitojo Adhi, melalui pernyataan resmi.

Sehat Damanik, kuasa hukum Adrianto, menyatakan bahwa uang yang disita merupakan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi. "Terkait dengan uang Rp 106,3 miliar itu tidak ada hubungannya dengan Summarecon. Uang itu tidak ada yang berasal dari Summarecon," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (2/10/2026).

Menurut Sehat, barang bukti tersebut berkaitan dengan Arif Sugiyanto, Staf Ahli Menteri ATR/BPN, yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan sertifikat. "Jadi kalau kita lihat uang itu kan disita dari yang namanya Arif yang merupakan staf ahli dari menteri ATR. Namun dalam praktiknya memang dalam informasi yang beredar kita lihat kan seolah-olah itu merupakan uang dari Summarecon, padahal sama sekali enggak ada hubungannya dengan Summarecon. Jadi bisa kita pastikan tidak ada hubungannya," tegasnya.

PT Summarecon Agung Tbk merasa dirugikan oleh tindakan administratif yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Sehat menyoroti adanya kejanggalan dalam penanganan sengketa lahan, di mana perselisihan dengan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris hanya melibatkan satu sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Namun, pihak BPN Bogor mengambil langkah pemblokiran terhadap 12 sertifikat HGB yang dimiliki perusahaan. "Sebenarnya, yang bersinggungan dengan pihak yang mengaku sebagai ahli waris itu hanya satu sertifikat HGB. Masalahnya, yang diblokir justru 12 sertifikat. Padahal, yang bermasalah cuma satu. Jadi, ini jelas merupakan tindakan yang menurut kami melanggar hukum," jelas Sehat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa status sertifikat HGB yang dimiliki kliennya diperoleh melalui prosedur hukum yang sah. Sehat menjelaskan bahwa lahan tersebut dibeli oleh PT Kencana Jayaproperti Agung (PT KCJ) pada tahun 2012 dan sertifikat HGB resmi terbit pada tahun 2015.

Setelah sertifikat diterbitkan, pihak yang mengaku sebagai ahli waris sempat melakukan berbagai upaya hukum, termasuk laporan ke kepolisian dan gugatan perdata. "Semua gugatan mereka itu nggak terbukti gitu. Itu berarti bahwa sampai sekarang pemilik yang sah dari tanah tersebut adalah klien kami. HGB-nya adalah milik klien kami, jadi bukan punya orang," ungkap Sehat.

Perlu diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026, terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk petinggi kementerian dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Proses penyidikan ini kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di berbagai kantor kementerian, kediaman pihak terkait, hingga kantor operasional perusahaan di sejumlah daerah.

// Artikel Terkait