Friday, 20 November 2026
Finansial

Perdebatan Pajak Air Permukaan pada Perusahaan Kelapa Sawit

Penghitungan Pajak Air Permukaan untuk perusahaan kelapa sawit menjadi isu hangat, di mana pengukuran volume air yang akurat dianggap krusial untuk menentukan besaran pajak yang tepat.

N
Naufal Akbar Abdila
25 August 2026 87 pembaca
Ilustrasi pajak air permukaan. [Ist]
Ilustrasi pajak air permukaan. [Ist]
suara.com Sumber: suara.com

Isu mengenai penghitungan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk perusahaan kelapa sawit kembali menjadi perhatian publik. Pada Selasa (25/8/2026), Konsultan Pajak Wiston Manihuruk menekankan bahwa penghitungan pajak ini seharusnya didasarkan pada volume air yang benar-benar digunakan, bukan sekadar mengandalkan debit sungai.

Pentingnya Data Akurat dalam Penghitungan Pajak

Wiston menjelaskan bahwa volume air yang diambil oleh perusahaan merupakan faktor penting dalam penetapan PAP. Oleh karena itu, angka yang digunakan oleh pemerintah harus memiliki dasar yang jelas dan dapat diverifikasi oleh pihak wajib pajak. "Debit sungai mengukur ketersediaan air, bukan pengambilan oleh perusahaan. Dua hal ini tidak boleh dipertukarkan," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kepastian mengenai volume air sangat penting agar pajak yang dikenakan kepada perusahaan mencerminkan penggunaan air yang sesungguhnya. Dengan adanya data yang dapat diuji dan dihitung ulang, baik pemerintah maupun wajib pajak akan memiliki acuan yang sama dalam menentukan besaran kewajiban pajak.

Persoalan Objek Pajak dalam Perkebunan

Wiston juga mengangkat isu terkait objek PAP dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit. Ia menyatakan bahwa perusahaan tidak menolak kewajiban pajak atas air permukaan yang benar-benar dipompa dan digunakan untuk operasional. Namun, masalah dapat timbul jika pajak dikenakan pada area tanaman yang memperoleh air secara alami dari curah hujan atau melalui parit yang berfungsi untuk mengalirkan dan membuang air.

Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Suwardi, menambahkan bahwa penerapan PAP seharusnya lebih adil jika penggunaan air permukaan benar-benar terjadi dan dapat diukur. Ia juga mempertanyakan penetapan pajak sebesar Rp1.700 per pokok sawit, yang perlu ditelusuri lebih lanjut terkait metode penilaian dan asumsi penggunaan air.

Suwardi menjelaskan bahwa tanaman kelapa sawit umumnya tumbuh di daerah dengan curah hujan yang cukup, sehingga dalam kondisi normal, tanaman tidak bergantung pada air permukaan untuk kebutuhan budidayanya. Penggunaan air permukaan yang nyata hanya terjadi dalam kegiatan penyiraman bibit, operasional pabrik, dan kebutuhan domestik di kawasan perumahan karyawan.

Oleh karena itu, penggunaan alat ukur dan data aktual sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah dan wajib pajak. Dengan metode pengukuran yang jelas, pajak dapat dihitung berdasarkan volume air yang benar-benar digunakan, bukan berdasarkan perkiraan yang sulit diverifikasi. Wiston menekankan bahwa ketidakjelasan dalam volume pengambilan air dapat menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan pemerintah.

Secara keseluruhan, permasalahan PAP bukan hanya berkaitan dengan besaran nominal yang harus dibayar oleh perusahaan, tetapi juga mengenai keadilan dan transparansi dalam penghitungan pajak yang berdampak pada industri kelapa sawit.

// Artikel Terkait