Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam sektor teknologi selama dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk membatasi akses anak terhadap layanan digital yang berpotensi berisiko tinggi, termasuk media sosial.
PP Tunas disahkan oleh Prabowo pada 28 Maret 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengharuskan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk mengidentifikasi risiko layanan yang mungkin dihadapi anak dan menerapkan mekanisme verifikasi usia.
"Negara hadir untuk menjamin setiap anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang aman dan sehat. Hari ini, kebijakan Tunas menjadi wujud komitmen kita dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman dan risiko digital, sekaligus memastikan mereka mendapat manfaat terbaik dari perkembangan teknologi," ujar Prabowo saat meluncurkan aturan ini.
Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu yang paling signifikan secara global dalam konteks perlindungan anak di dunia digital. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ancaman yang dihadapi anak-anak saat mengakses internet, mulai dari konten yang tidak sesuai usia hingga risiko kejahatan digital.
Dengan penerapan PP Tunas, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan perlindungan anak di dunia digital secara besar-besaran, dengan sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan batasan usia anak dalam mengakses layanan digital, termasuk media sosial, berdasarkan tingkat risiko serta kebutuhan akan persetujuan orang tua atau wali.
Berdasarkan ketentuan yang ada, anak di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan memiliki akun di produk dan layanan digital yang berisiko rendah dan dirancang khusus untuk anak-anak, dengan izin orang tua. Sementara itu, anak berusia 13 hingga 16 tahun dapat mengakses layanan digital yang berisiko sedang, dan hanya anak berusia 16 hingga 18 tahun yang diperbolehkan mengakses layanan digital berisiko tinggi seperti media sosial, tetap dengan persetujuan orang tua.
Dalam pelaksanaannya, setiap platform diwajibkan untuk menyesuaikan produk, fitur, dan layanan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan batasan akses atau menonaktifkan akun bagi anak di bawah umur.
Penerapan PP Tunas
PP Tunas akan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026. Aturan ini akan menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital, seperti game online dan media sosial.
Implementasi aturan ini akan dilakukan secara bertahap dengan menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun pada platform yang berisiko tinggi. Beberapa platform yang diperintahkan untuk menonaktifkan akun-akun anak di antaranya adalah Roblox, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, dan Bigo Live.
Platform-platform tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki layanan mereka dengan memperkuat moderasi konten, menghapus fitur yang berpotensi membahayakan anak, membatasi kontak dengan orang asing, serta memastikan konten yang ditampilkan sesuai dengan kelompok usia pengguna.
Regulasi ini juga mengharuskan komitmen dari platform digital untuk menciptakan layanan yang lebih aman, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, platform, keluarga, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang sehat bagi anak. "Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama adiksi," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Hasil pemantauan dan evaluasi dari Komdigi menunjukkan bahwa sejumlah platform telah mengambil langkah-langkah serta menyesuaikan fitur-fitur tertentu untuk menerapkan kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh PP Tunas. "Enam bulan setelah implementasi PP Tunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini merupakan kontribusi dari berbagai platform di ranah digital," ungkap Meutya.
Lebih dari 200 platform digital juga telah melakukan penilaian mandiri kepada pemerintah. Hingga bulan September, pemerintah telah menetapkan dan memverifikasi 60 produk, layanan, dan fitur (PLF) pada berbagai platform berdasarkan profil risiko. "Hingga 6 September 2026, telah ditetapkan dan diverifikasi 60 PLF berikut profil risikonya yang terdiri dari 22 PLF dengan profil risiko tinggi dan 38 PLF dengan profil risiko rendah," jelas Meutya.
Meutya menambahkan bahwa platform yang belum melakukan penilaian mandiri masih diberikan waktu hingga akhir 2026. Jika platform tidak melakukan penilaian tersebut, pemerintah akan menentukan sendiri profil risiko masing-masing platform. Pemerintah juga mengimbau kepada platform-platform digital yang belum mematuhi ketentuan PP Tunas untuk segera mengikuti aturan yang berlaku.
Dalam Peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 sebagai aturan pelaksana PP Tunas, beberapa sanksi akan diterapkan jika platform tidak bersedia mematuhi aturan, termasuk sanksi administratif seperti surat teguran, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses.
Tantangan dalam Perlindungan Anak
Meskipun platform telah berupaya melakukan pembatasan akses pada akun anak, Komdigi mengungkapkan bahwa banyak anak di bawah 16 tahun yang memalsukan usia untuk mengakses media sosial. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan PP Tunas.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa hasil survei yang menjadi acuan pemerintah menunjukkan bahwa tiga dari lima anak memalsukan usia agar tetap dapat mengakses media sosial. "Ada satu survei yang menunjukkan jika ada lima anak, tiga anak dipastikan memalsukan usianya untuk bisa masuk ke media sosial. Ini sudah umum terjadi," ungkap Nezar.
Menurutnya, beberapa platform sebenarnya sudah mulai menerapkan sistem yang lebih ketat. Dengan memanfaatkan algoritma, platform dapat mengenali pola penggunaan akun yang diduga dimiliki oleh anak di bawah umur, termasuk saat mengakses konten yang tidak sesuai dengan kelompok usianya. "Beberapa platform sudah mulai melakukan pembatasan. Ada anak yang sebelumnya memiliki akun, tetapi kemudian tidak dapat lagi mengakses akunnya karena teridentifikasi sebagai pengguna di bawah umur," tambahnya.
Di sisi lain, Nezar juga menekankan bahwa keterlibatan orang tua tetap menjadi faktor penting dalam melindungi anak di ruang digital. Pemerintah mendorong mekanisme akun pendamping atau parental guidance agar aktivitas digital anak dapat diawasi secara lebih efektif.
Perlindungan Anak di Era AI
Selain media sosial dan game online, perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat juga menghadirkan risiko baru bagi perlindungan anak di dunia digital. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia telah bergabung dalam Global Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI.
Koalisi ini berfokus pada keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, standar pengujian, literasi AI, serta penanganan penyalahgunaan AI untuk menghasilkan deepfake dan materi kekerasan seksual terhadap anak. Posisi Indonesia dalam koalisi ini merupakan kelanjutan dari prinsip yang dibangun melalui PP Tunas, yaitu memastikan keselamatan dan hak anak menjadi bagian dari desain dan tata kelola teknologi sejak awal, bukan baru ditangani setelah risiko terjadi.
"Dunia sedang menyusun aturan main baru untuk AI. Indonesia ingin memastikan bahwa kepentingan anak tidak tertinggal dalam proses tersebut. Teknologi harus berkembang, tetapi keselamatan anak harus ikut tumbuh bersamanya," tutup Meutya.