Friday, 20 November 2026
Nasional

Penyidik KPK Periksa Sestama BNPB Terkait Dugaan Korupsi Dana Bencana

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rustian, diperiksa oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai. Pemeriksaan berlangsung selama hampir tujuh jam di Gedung Merah Putih...

L
Lucas Fabian
27 October 2026 69 pembaca
KPK memeriksa Sestama BNPB Rustian terkait dugaan tindak pidana korupsi dana siap pakai (DSP) di lingkungan BNPB. (Liputan6.com/Dimas Ramadhan Wicaksana)
KPK memeriksa Sestama BNPB Rustian terkait dugaan tindak pidana korupsi dana siap pakai (DSP) di lingkungan BNPB. (Liputan6.com/Dimas Ramadhan Wicaksana)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dana siap pakai (DSP) di BNPB. Proses pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada hari Selasa, 27 Oktober 2026.

Rustian menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam, dimulai saat ia tiba di lokasi pada pukul 10.13 WIB dan meninggalkan gedung penyidikan sekitar pukul 16.59 WIB. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa ada dua fokus utama dalam pemeriksaan tersebut.

Fokus pertama adalah mengenai status kepegawaian dua tenaga ahli Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, yaitu Bima Setiawan dan Richard Erlangga, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Budi menjelaskan, "Yang pertama, Saudara RST selaku Sestama sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), didalami terkait dengan status kepegawaian dari Saudara BMS dan Saudara RIC yang menjadi tenaga ahli atau stafsus Kepala BNPB."

Ia menambahkan, "Ini statusnya seperti apa, apakah penunjukannya resmi, ada di dalam struktur BNPB, atau tidak." Fokus kedua adalah mengenai kapasitas Rustian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB, yang juga mencakup penunjukan tersangka lainnya, Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Budi menjelaskan lebih lanjut, "Kemudian juga penyidik mendalami soal pengadaan barang dan jasanya seperti apa, ya, dari proses perencanaannya, proses pelaksanaan, penunjukan langsung, sampai dengan proses pembayaran kepada vendor yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB." Pendalaman ini penting untuk mengonfirmasi konstruksi perkara yang melibatkan lima tersangka.

Ia menekankan, "Bagaimana kemudian penunjukan langsung yang diduga ada conflict of interest atau benturan kepentingan antara pihak-pihak di lingkungan BNPB dengan pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek atau PBJ di BNPB penanganan bencana, ya, baik bencana tanah longsor, banjir, kemudian karhutla, dan sebagainya." Kasus ini mencakup berbagai jenis pengadaan barang dan jasa.

Kasus dugaan korupsi dana siap pakai di BNPB terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyelidik berhasil menangkap sekitar 14 orang, termasuk Rustian.

KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Bima Setiawan dan Richard Erlangga, yang merupakan tenaga ahli Kepala BNPB. Bima juga diketahui sebagai adik dari mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.

Sampai saat ini, KPK masih terus menyelidiki dugaan korupsi terkait dana kebencanaan ini dan penyidik juga mencurigai adanya keterlibatan dua anggota TNI dalam kasus tersebut.

// Artikel Terkait