Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa penurunan elastisitas kesempatan kerja setelah pandemi Covid-19 telah menyebabkan lonjakan pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri manufaktur. Akibat dari berkurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya angka PHK, populasi kelas menengah di Indonesia menurun drastis menjadi 46,7 juta orang.
Elastisitas kesempatan kerja di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pasca pandemi dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2016. C. Heru Widianto, Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya di Kemnaker, menyatakan bahwa pada tahun 2016, tingkat elastisitas kesempatan kerja mencapai 0,4, di mana setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen dapat menciptakan 300 ribu kesempatan kerja baru. Namun, sejak tahun 2000-an, angka tersebut turun menjadi 0,16-0,27, dengan penciptaan kesempatan kerja hanya berkisar antara 170-190 ribu untuk setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi.
Pengaruh Pandemi terhadap Angka PHK
Penurunan kesempatan kerja ini berkaitan erat dengan hilangnya berbagai industri padat karya yang sebelumnya menyerap banyak tenaga kerja, seperti industri tekstil. Heru menambahkan bahwa sebelum pandemi, rata-rata pemutusan hubungan kerja mencapai sekitar 20 ribu pekerja per tahun, tetapi setelah pandemi, angka tersebut melonjak menjadi di atas 50 ribu pekerja per tahun. Selama tahun 2026 ini, angka PHK mendekati 40 ribu pekerja.
Jumlah kelas menengah, yang didefinisikan sebagai individu dengan pengeluaran bulanan antara Rp2 juta hingga Rp9,9 juta, mengalami penurunan yang drastis akibat PHK. Saat ini, kelas menengah di Indonesia tercatat hanya 46,7 juta orang, turun dari 57,33 juta orang pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu kini beralih menjadi pengangguran atau pekerja informal dengan pendapatan yang menurun.
Tantangan Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Indonesia menghadapi tantangan besar di dunia usaha, terutama dengan adanya krisis energi yang dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia yang melebihi 100 Dolar AS per barel. Kondisi ini berpotensi menyebabkan dampak negatif yang luas terhadap kesempatan kerja dan perputaran ekonomi nasional. Selain itu, pertumbuhan wirausaha di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia kerja, sehingga tidak bisa diharapkan sebagai solusi utama untuk menyerap tenaga kerja.
Di sisi lain, sekitar 50 persen penduduk usia produktif berada di perkotaan, sedangkan 46 persen di pedesaan. Ketidakseimbangan ini berkontribusi pada tingginya jumlah pekerja informal yang mencapai hampir 56 persen, sementara pekerja formal hanya 44 persen. Pada tahun 2019-2020, proporsi pekerja formal masih lebih tinggi.
Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, menjelaskan bahwa keberadaan lapangan kerja sangat penting untuk melindungi hak-hak pekerja. Tanpa pekerjaan, hak-hak seperti cuti, tunjangan hari raya, dan fasilitas lainnya akan hilang. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kepastian bagi dunia usaha.
Bob menekankan pentingnya konsep flexicurity, yang menggabungkan fleksibilitas untuk usaha dengan perlindungan bagi pekerja. Ia juga menyoroti bahwa regulasi yang terlalu ketat justru mendorong pekerja ke sektor informal, dan bahwa perhitungan upah minimum sebaiknya disesuaikan dengan produktivitas serta melibatkan dialog bipartit antara perusahaan dan pekerja. Tidak ada satu regulasi yang dapat diterapkan secara seragam di semua sektor.