Pemerintah diharapkan dapat menggandeng masyarakat adat menjelang peluncuran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kalangan akademisi menilai kebijakan ini merupakan kesempatan untuk mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Asep Karsidi, seorang pengajar di Program Studi Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa pembukaan lahan dengan metode pembakaran tanpa pengawasan yang ketat dapat memperburuk situasi. Ia menekankan bahwa iklim bukanlah penyebab utama kebakaran, melainkan faktor yang memperkuat kebakaran, dengan perilaku manusia sebagai penyebab utamanya. “Termasuk pembukaan lahan dengan cara tebas bakar,” ujarnya.
Komunikasi Partisipatif dalam Mitigasi
Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Anter Venus, juga menyoroti pentingnya komunikasi partisipatif dalam mitigasi Karhutla. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini harus menghargai keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal mereka. Menurutnya, upaya pencegahan harus disampaikan dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat, melibatkan tokoh lokal melalui edukasi yang tepat. “Pesan yang menakut-nakuti cenderung memunculkan penolakan,” tambahnya.
Perubahan Ekologis dan Tanggung Jawab Bersama
Martinus Nanang, pengajar sosiologi dan antropologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda, berpendapat bahwa praktik peladangan dengan pembakaran tidak dapat diterapkan seperti dahulu. Ia mencatat adanya perubahan ekologis yang signifikan di Kalimantan, yang membuat tradisi pembakaran berisiko merugikan lingkungan. Sementara itu, Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), menyatakan dukungannya terhadap Inpres yang memberikan ruang bagi kearifan lokal, dengan syarat dan pengawasan yang ketat.
“Semangatnya adalah gotong royong. Pemerintah, dunia usaha, aparat, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang harus saling mendukung. Semakin baik koordinasi dan kesiapan di lapangan, semakin besar peluang kita mencegah kebakaran sebelum meluas,” kata Eddy.
Soewarso, Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), menilai bahwa ketentuan dalam Inpres dapat menjadi dasar bagi semua pihak untuk bersinergi dalam mengatasi Karhutla. Ia menekankan pentingnya dialog konstruktif dengan masyarakat setempat dan komunitas ulayat untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan kebakaran. “Untuk memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam pencegahan dan pengendalian Karhutla di tingkat tapak,” ujarnya.
Soewarso juga mencontohkan inisiatif dari pengelola konsesi hutan yang telah berupaya menggandeng komunitas ulayat dengan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi lokal, serta mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi Karhutla di daerah mereka.