Friday, 20 November 2026
Tekno

Peningkatan Perlindungan Masyarakat dari Penipuan Digital Didorong Koalisi Sipil

Koalisi masyarakat sipil Jagalah Warga mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari penipuan digital yang semakin marak. Mereka menilai perlindung...

A
Aryani Sarasvati
08 October 2026 75 pembaca
Koalisi Jagalah Warga melakukan audiensi dengan Komdigi pada Senin (5/10) membahas masih maraknya scam menimpa masyarakat. (Foto: Loamy Noprizal)
Koalisi Jagalah Warga melakukan audiensi dengan Komdigi pada Senin (5/10) membahas masih maraknya scam menimpa masyarakat. (Foto: Loamy Noprizal)

Koalisi masyarakat sipil yang dikenal dengan nama Jagalah Warga mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari penipuan digital, yang dinilai terus mengancam konsumen. Permintaan ini muncul seiring dengan meningkatnya kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat penipuan yang berulang.

Halili Hasan, Koordinator Koalisi Jaringan Advokasi Perlindungan Hak Warga Negara, menyatakan bahwa situasi ini menunjukkan adanya masalah dalam sistem perlindungan yang perlu diperbaiki melalui regulasi dan mekanisme penanganan sengketa. "Ketika mereka menjadi korban, mereka kembali dikorbankan atau mereka menjadi objek dari re-viktimisasi," ungkap Halili setelah melakukan audiensi di Kantor Komdigi, Jakarta, pada Senin (5/10).

Halili, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif SETARA Institute, menekankan pentingnya negara untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan yang memadai saat menghadapi sengketa dengan bank atau penyedia layanan transaksi digital. Ia mendorong agar sistem yang memungkinkan pihak ketiga bertindak sebagai penengah netral dibentuk, sehingga penanganan masalah tidak didominasi oleh kepentingan lembaga keuangan.

Saidiman Ahmad, seorang pengamat kebijakan publik, juga menggarisbawahi tingginya tingkat paparan penipuan di kalangan masyarakat Indonesia. Ia merujuk pada data dari Global Anti-Scam Alliance (GASA) yang menunjukkan bahwa 66 persen orang dewasa di Indonesia terpapar upaya penipuan dalam setahun terakhir.

Dalam laporan State of Scams in Indonesia 2025, disebutkan bahwa 14 persen orang dewasa mengaku kehilangan uang akibat penipuan. "Penipuan digital itu bukan lagi penipuan yang skalanya individual, tapi ini sudah skala industrial," kata Saidiman.

Menurutnya, masyarakat, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, sering kali berada dalam posisi yang lemah saat menghadapi masalah transaksi digital. Ia menilai pemerintah harus lebih serius dalam membangun perlindungan agar masyarakat merasa aman saat menggunakan layanan tersebut.

Dalam diskusi dengan Komdigi, Saidiman mengusulkan kehadiran pihak ketiga independen untuk bertindak sebagai penengah antara konsumen dan bank atau penyedia jasa transaksi elektronik. Koalisi juga menjelaskan bahwa usulan ini mencakup mekanisme verifikasi identitas dan otorisasi transaksi elektronik yang berisiko tinggi oleh pihak independen.

Mereka menilai bahwa saat ini, bank dan lembaga keuangan nonbank masih memegang kendali utama atas bukti transaksi, yang dapat membuat konsumen berada dalam posisi rentan ketika menolak transaksi yang tidak diinginkan. Menurut koalisi, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dapat menjalankan fungsi verifikasi tersebut dan menyediakan bukti elektronik yang lebih netral saat terjadi sengketa.

Koalisi mendorong agar mekanisme ini tetap menjadi bagian dari regulasi turunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Halili menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dalam audiensi, Komdigi sedang menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2a UU ITE mengenai penggunaan sertifikat elektronik pada transaksi elektronik yang berisiko tinggi.

Ia melihat proses penyusunan tersebut sebagai kesempatan bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak lainnya untuk memberikan masukan agar aturan yang dihasilkan dapat melindungi kepentingan warga.

// Artikel Terkait