Friday, 20 November 2026
Nasional

Pengusaha MBG di Tasikmalaya Protes Skema Pembayaran Baru BGN, Dinilai Merugikan Mitra

Sejumlah pengusaha dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar memprotes perubahan skema pembayaran BGN. Insentif yang sebelumnya Rp6 juta per hari kini dihitung Rp2.000 per penerima manfaat. Mitra menilai kebijakan tersebut memberatkan usaha dan berpotensi mengurangi tenaga kerja.

D
dlilamndn
05 November 2026 76 pembaca
Sejumlah pengusaha dan mitra dapur MBG di wilayah Tasikmalaya menyampaikan keberatan terhadap perubahan skema pembayaran dan insentif yang ditetapkan BGN.
Sejumlah pengusaha dan mitra dapur MBG di wilayah Tasikmalaya menyampaikan keberatan terhadap perubahan skema pembayaran dan insentif yang ditetapkan BGN.

Tasikmalaya – Sejumlah pengusaha pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar memprotes perubahan skema pembayaran yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan baru tersebut dinilai merugikan para mitra karena mengurangi insentif yang diterima sekaligus membebankan biaya operasional kendaraan kepada pengusaha.

Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) BGN Nomor 63551, yang menggantikan SK Nomor 63539. Dalam aturan sebelumnya, pengelola dapur MBG menerima insentif tetap sebesar Rp6 juta per hari. Namun, melalui skema baru, pembayaran diubah menjadi Rp2.000 untuk setiap penerima manfaat MBG.

Para pengusaha menilai perubahan itu berdampak langsung terhadap keuntungan usaha. Mereka juga mengeluhkan kewajiban membayar kendaraan operasional yang sebelumnya ditanggung pemerintah.

Perubahan Insentif Dinilai Memberatkan Pengusaha

Salah satu pengusaha MBG di Tasikmalaya, Badai, mengatakan perubahan skema pembayaran menjadi pemicu utama keresahan para mitra.

"Pemicu utama keresahan para pengusaha MBG adalah perubahan skema pembayaran yang drastis. Jika sebelumnya menggunakan tarif harian tetap sebesar Rp 6 juta, kini BGN memberlakukan skema insentif pengelola dapur sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat," jelas Badai di Jalan Mashudi, Kota Tasikmalaya, Kamis (5/11/2026).

Keberatan serupa disampaikan Nandang Makmur, pengusaha dapur MBG Suksasenang di Kabupaten Tasikmalaya. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap tenaga kerja lokal karena pengusaha harus menyesuaikan biaya operasional.

"Ya, ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya," ujarnya.

Mitra MBG Kirim Surat Keberatan ke DPR RI

Menanggapi perubahan kebijakan tersebut, para pengusaha MBG telah menyampaikan surat keberatan kepada DPR RI. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna, mengatakan pihaknya secara resmi telah melayangkan surat kepada Komisi IX DPR RI.

Menurut Ucu, perwakilan mitra dijadwalkan diterima pada 16 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, mereka berharap Komisi IX dapat menghadirkan Kepala BGN agar persoalan perubahan skema pembayaran bisa dibahas secara terbuka.

"Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini mau dibawa ke mana," ujar Ucu.

Para mitra berharap melalui audiensi tersebut, mereka dapat memperoleh penjelasan mengenai arah kebijakan program MBG ke depan, termasuk dampak perubahan aturan terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja yang terlibat.

// Artikel Terkait